PDI-P Desak Kapolda NTB Dicopot Sebelum 2012

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendesak agar Kepala Polda Nusa Tenggara Barat Brigjen (Pol) Arif Wahyunandi dan Kepala Polres Bima AKBP Kumbul KS dicopot dari jabatannya sebelum pergantian tahun 2012. Hal itu dikatakan Ketua DPP Bidang Hukum PDI-P Trimedya Panjaitan di Ruang Fraksi PDI-P di Komplek DPR, kamis ( 29/12/2011 ), seusai menerima pengaduan para warga Bima, NTB, dan para aktivis.

Mereka mengadukan tindakan kekerasan oleh Kepolisian ketika membubarkan paksa aksi unjuk rasa di Pelabuhan Sape, NTB, akhir pekan lalu, yang menewaskan tiga orang. Polri menyebut hanya dua orang yang tewas.

"Jika ada itikad dari Polri untuk memberikan hukuman terhadap jajaran yang tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, seharusnya Kapolri sudah copot Kapolda dan Kapolres sebelum habis tahun ini," kata Trimedya.

Setelah Kapolda dan Kapolres dicopot, lanjut Trimedya, PDI-P akan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memecat Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo lantaran telah gagal memimpin 430 ribu anggota kepolisian selama 1,5 tahun menjabat.

Trimedya mengatakan, jika melihat rentetan kerusuhan atau bentrokan di berbagai daerah, Polri tidak bisa menjalankan tugas utamanya yakni mengayomi masyarakat. Jika kepemimpinan Polri tidak diubah, kata Trimedya, dikhawatirkan akan terus terjadi instabilitas di daerah akibat tidak profesionalnya Polri dalam melindungi masyarakat.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basara menambahkan, "Kami Faksi PDI-P tidak habis pikir Kapolri tidak memiliki sense of crisis. Ketika peristiwa Mesuji yang baru jadi perbincangan hangat, terjadi hal serupa kekerasan polisi terhadap masyarakat di Bima. Kami mendesak kepada Presiden untuk mencopot Kapolri."

Seperti diberitakan, hasil investigasi internal sementara, Polri memastikan ada pelanggaran yang dilakukan anggota. Hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan para anggota oleh Itwarsum Polri.