Polri Didesak Tarik Pasukan Brimob di Bima

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian Republik Indonesia didesak untuk menghentikan pengiriman pasukan Brimob ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Polri juga diminta menarik ratusan pasukan Brimob yang masih berjaga-jaga di sana, sebab penempatan pasukan Brimob membuat masyarakat semakin resah.

Desakan itu disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar ketika mengadukan temuan Kontras terkait peristiwa pembubaran paksa aksi unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, NTB, ke Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (5/1/2012).

Haris mengatakan, hingga tadi pagi pengiriman pasukan Brimob ke Sape masih dilakukan. Setidaknya ada tiga titik yang dijadikan markas Brimob, yakni Pelabuhan Sape, stasiun pompa bensin pelabuhan, dan gedung serbaguna di kantor Kecamatan Sape.

"Saya pikir itu memelihara jarak antara polisi dan warga. Padahal warga trauma dengan polisi pascaperistiwa tanggal 24 Desember. Kalau polisi terus ditambah malah menambah rasa resah masyarakat," kata Haris.

Ia menambahkan, penempatan sejumlah besar pasukan kepolisian dapat menimbulkan kesan bahwa warga ingin menyerang balik polisi. Haris menuturkan, warga memang marah setelah bentrok terjadi pada 24 Desember 2011. Namun, amarah warga itu berangsur-angsur mereda dan kini mereka dapat menahan diri. "Jadi enggak perlu ada penurunan Brimob. Harusnya dibangun situasi kondusif," ujarnya.

Penciptaan situasi yang kondusif ini penting dilakukan karena, menurut Haris, masih banyak warga yang terluka atau tertembak, tetapi tidak berani berobat. Sejumlah warga merawat sendiri luka-luka tersebut, termasuk mengeluarkan sendiri peluru yang bersarang di tubuhnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR  Nasir Jamil mengatakan, selain menemui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pihaknya juga akan menemui Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo sore ini. Pertemuan ini untuk membicarakan masalah Bima termasuk rekomendasi Kontras.