Inggris Dukung Perubahan di Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk pertama kalinya dalam waktu lebih dari setengah abad, Menteri Luar Negeri Inggris kembali berkunjung ke Myanmar (Burma menurut sebutan Inggris).

Menlu Inggris, William Hague, berkunjung ke negara tersebut, 5-6 Januari ini, untuk bertemu para pemimpin politik, termasuk Presiden Thein Sein, aktivis prodemokrasi Aung San Suu Kyi, dan perwakilan etnis minoritas.

"Saya mengunjungi negara ini untuk mendorong pemerintah Burma, agar terus melanjutkan langkah mereka menuju reformasi, serta menentukan hal-hal yang bisa kami lakukan untuk mendukung proses ini," tutur Hague dalam siaran pers yang diedarkan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Kamis (5/1/2012).

Menurut Hague, ia memutuskan mengunjungi Myanmar, karena didorong oleh sikap perubahan yang diambil pemerintah Myanmar akhir-akhir ini.

Ia menyebut beberapa langkah perubahan yang disambut baik oleh Inggris, seperti pembebasan para tahanan politik, dialog antara pemerintah dengan Aung San Suu Kyi, kemajuan dalam kebebasan pers, dan perubahan legislasi yang memperbolehkan partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), kembali mengikuti pemilu.

"Kami menyambut baik reformasi ini, dan mendorong pemerintah Burma untuk terus meningkatkan usahanya," ujar Hague.

Hague mengharapkan tindak lanjut yang akan berdampak pada penghargaan hak asasi manusia dan kebebasan politik yang berkelanjutan.

"Hal-hal terpenting yang kami harap akan terjadi, adalah pembebasan para tahanan politik lainnya, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, akses bantuan kemanusiaan di kawasan konflik, dan langkah yang kredibel menuju rekonsiliasi nasional," papar Menlu Inggris.

Inggris adalah bekas penjajah Myanmar sejak abad ke-19 hingga tahun 1948, dan sampai saat ini masih terus menyebut Myanmar dengan nama lamanya, yakni Burma, dan bekas ibu kotanya, Yangon, dengan Rangoon.

Hingga saat ini, Inggris masih menjadi negara donor terbesar bagi Myanmar, menyumbangkan dana sebesar 185 juta poundsterling (sekitar Rp 2,6 triliun) dalam tiga tahun terakhir. Namun dana tersebut tidak disalurkan melalui pemerintah Myanmar.

Kunjungan Hague akan dimulai di ibu kota Naypyidaw, tempat ia akan bertemu Presiden Thein Sein dan para pejabat pemerintahan. Ia kemudian akan mengunjungi Yangon untuk bertemu Aung San Suu Kyi, para pemimpin kelompok etnis minoritas, dan para mantan tahanan politik.

Langkah Hague ini menyusul langkah Menlu AS Hillary Clinton, yang sudah lebih dulu mengunjungi Myanmar akhir tahun lalu.