Ketentuan Seleksi KPU/Bawaslu Kembali Diuji

TANGERANG, KOMPAS.com -- Setelah ketentuan mengenai persyaratan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) direvisi, Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum akan kembali dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.

Pada Senin (9/1/2012) siang, organisasi nonpemerintah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) beserta sejumlah akademisi dari Universitas Andalas (Unand) Padang dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta akan mengajukan permohonan uji materi UU 15/2011, khusus pasal-pasal mengenai hak DPR untuk menolak hasil seleksi KPU dan Bawaslu.

"Selain Perludem, beberapa akademisi dari Universitas Andalas seperti Prof Yuliandri, Charles Simabura, dan Feri Amsari, akan hadir. Juga Zainal Arifin Mochtar dari UGM," kata Veri Junaidi dari Perludem, Senin.

Pasal dimaksud adalah pasal 15 dan 89 UU 15/2011. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa DPR memilih calon anggota KPU dan Bawaslu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Dalam hal tidak ada calon anggota KPU/Bawaslu yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari tujuh orang atau Bawaslu kurang dari lima orang, DPR meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota sebanyak dua kali nama calon anggota yang dibutuhkan. Penolakan terhadap bakal calon anggota oleh DPR hanya dapat dilakukan paling banyak satu kali.

Menurut Veri, putusan MK sebelumnya paling tidak menyebut dua hal untuk menentukan kemandirian penyelenggara pemilu. Yakni, soal syarat tenggang waktu bagi anggota parpol untuk mendaftar sebagai calon penyelenggara pemilu dan proses seleksi yang harus mampu menjamin terpilihnya orang-orang independen lewat proses seleksi tanpa intervensi.

Pada Rabu (4/1/2012) sore, MK membatalkan ketentuan yang memperbolehkan anggota parpol menjadi penyelenggara pemilu asalkan sudah mundur saat mendaftar. MK mengembalikan ketentuan mengenai syarat keanggotaan KPU dan Bawaslu (khususnya dari unsur partai politik) sama seperti ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yaitu mesti mengundurkan diri sekurang-kurangnya lima tahun saat mendaftar calon anggota KPU dan Bawaslu.