Indonesia Berguru ke Korea Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com -- Indonesia berguru ke Korea Selatan yang tercatat memiliki pengalaman yang lebih baik dalam mempercepat penyerapan anggaran negaranya. Indonesia akan mengirim pegawai Kementerian Keuangan ke Korea Selatan untuk memperdalam ilmu percepatan penyerapan anggaran tersebut.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan hal itu di Jakarta, Senin (9/1/2012) dalam Pelatihan Pelaporan Final dan Dialog tentang Kebijakan di level pejabat senior yang terkait dengan Program Berbagi Pengetahuan antara Indonesia dan Korea Selatan tahun 2011.

"Ini Knowledge Sharing Program dengan Korea Selatan yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Area yang dibahas salah satunya adalah treasury (keperbendaharaan) dan sistem penganggaran. Korea memiliki pengalaman bagus, utamanya pada saat mereka membangun institut tentang penganggaran berbasis kinerja," tutur Anny.

Ia menegaskan, pembicaraan ini adalah pembahasan awal menuju kesepakatan pemberian hibah dari Korea Selatan kepada Indonesia yang akan digunakan pada maksimalisasi sistem penganggaran pemerintah. Meski demikian, Indonesia belum dapat memperkirakan jumlah hibahnya.

"Tahun lalu, kami bekerja sama dengan Korea Selatan dalam tiga area, yakni treasury, mekanisme kredit, dan pengelolaan sumber daya air. Untuk tahun ini kami sedang bahas ke mana fokus kerjasamanya," katanya.

Dari sepuluh kementerian dan lembaga dengan belanja modal terbesar, hanya empat kementerian dan lembaga yang penyerapan anggaran belanja modalnya lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, belanja modal Kementerian Pekerjaan Umum yang terserap sebesar Rp 43,3 triliun (138,9 persen), lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 27,4 triliun (84,3 persen).

Belanja modal Polri realisasinya sebesar Rp 5,1 triliun (73,2 persen), lebih tinggi dari realisasi belanja modal tahun sebelumnya yang sebesar Rp 4,3 triliun (50,7 persen). Adapun realisasi belanja modal Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri masing-masing mencapai Rp 79 triliun (72,1 persen) dan Rp 2 triliun (96,6 persen).