Tak Ber-KTP, kalau Pemilu buat Rebutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 12.000 warga Tanah Merah, Kecamatan Plumpang, Jakarta Utara, membentuk RT/RW bayangan yang mereka sebut sebagai RT/RW Mandiri.

Menurut Ketua Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu, Muhammad Yudha (31), yang ditemui di sela aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri, langkah tersebut dilakukan untuk melindungi warga. Sebab, sampai siang ini, ke-12.000 warga dianggap bukan warga DKI.

"Mereka tidak memiliki RT/RW, tidak memiliki akte kelahiran buat anak-anak mereka meski lahir di Tanah Merah. Mereka juga tidak memiliki KTP DKI sesuai domisili mereka disana," tegas Yudha.

Hal ini membuat warga kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka. Warga pun sukar mendapatkan pekerjaan dan sering terancam keselamatannya. "Oleh karena itu kami membentuk RT/RW mandiri untuk mendata dan mengantisipasi hal buruk yang dihadapi warga," ucap Yudha.

Ia, mewakili warga Tanah Merah, menuntut pemerintah provinsi segera meresmikan RT RW mandiri ini menjadi RT RW resmi. Dengan demikian, warga bisa mengurus KTP, akte kelahiran, dan keperluan administrasi kependudukan lainnya.

Menurut Yudha, RT/RW mandiri tersebut terdiri dari lima RW, dan 57 RT di wilayah Kelurahan Rawa Badak, Tugu Selatan, dan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Dia mengatakan, sebagian warga pendatang ini mulai tinggal di Tanah Merah sejak pertengahan 1980-an.

Ketika ditanya bagaimana proses pertambahan warga di sana, Yudha menolak menjelaskan. "Tanya saja sama pemerintah DKI. Kan mereka yang bertanggungjawab memonitor," tandasnya.

Ketika ditanya apakah mereka pendatang, ia menjawab, "Mereka warganegara Indonesia yang berhak tinggal di mana saja di seluruh Tanah Air".

KTP DKI Nembak

Ketika ditanya lagi apakah selama ini warga tidak memiliki KTP daerah misalnya? Yudha menjawab, "Mereka punya KTP daerah". Ia mengakui, sebagian warga telah memiliki KTP dengan cara, "nembak".

Biaya "Nembak" KTP rata-rata, Rp 400.000. "Itu mereka lakukan karena dipaksa oleh sistem agar mereka mendapat fasilitas pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang seharusnya memang hak mereka," ujar Yudha.

Ia heran, mengapa pemerintah tidak peduli terhadap hak warga mendapatkan KTP sementara warga asing, seperti para pemain sepak bola, dengan mudah mendapat fasilitas yang sama. "Apa mereka harus berbondong-bondong minta suaka politik ke Malaysia? Itu naif. Mereka punya rasa nasionalisme!" tegas Yudha.

Ia menambahkan, saat musim Pilkada, Pilpres atau Pemilu, warga menjadi rebutan partai politik (Parpol) dan birokrat yang bersekongkol dengan Parpol. "Setiap menjelang pemilihan, seluruh warga didata. TPS (tempat pemungutan suara) TPS didirikan. Jumlahnya sampai 36 TPS. Usai pemilihan, warga dianggap warga uka-uka, orang liar," ucapnya.

Depo Pertamina

Asep, Ketua RT 01/RW 10 Mandiri, membenarkan apa yang disampaikan Yudha. Ia mengakui, sebagian warga adalah warga pendatang yang bekerja sebagai buruh bangunan, pemulung, pengojek sepeda motor, pedagang asongan, dan penjaja makanan. "Mereka awalnya ngontrak di Tanah Merah," ungkapnya.

Asep datang tahun 1983. Karena sulitnya pekerjaan di desanya, ia secara bertahap mengajak saudara atau tetangganya tinggal di Tanah Merah dan bekerja di Jakarta. Asep sekarang menganggur. Meski demikian, bila malam ia jadi sopir tembak ojek sepeda motor. "Anak saya dua, istri saya dagang nasi uduk," ucapnya.

Adik iparnya, Kasmin (42) asal Subang, Jawa Barat, juga tinggal di Tanah Merah. Kasmin punya anak tujuh orang. Ia bekerja sebagai kernet Metromini. Pendapatannya sehari setelah bekerja dari jam 05.00-24.00, cuma Rp 50.000. Ia dibantu salah seorang anaknya memikul beban ekonomi keluarga dengan menjadi kernet juga.

"Umurnya baru 13 tahun. Ya harus gimana lagi buat bertahan selain dia harus kerja," kata Kasmin.

Karena anak-anaknya yang lahir di Tanah Merah tak mendapat akte kelahiran, ia kesulitan menyekolahkan anak-anaknya. Beruntung ada pengurus RT/RW Mandiri yang bisa meyakinkan pengelola sekolah agar anak-anak Kasmin bisa sekolah. "Satu anak saya sekarang sekolah di SD Negeri 06, dan seorang lainnya di SD Negeri 10 Petang, Rawa Badak Selatan," jelas Kasmin.

Ia mengatakan, para pendatang awalnya mendapat pekerjaan karena kegiatan armada sopir Depo Pertamina, Plumpang. Kegiatan ini membuat kos-kosan sopir, dan warung-warung makan berkembang. Warga pendatang lain pun menyusul berdatangan dan tinggal di sana.

"Sekarang sebagian armada truk Pertamina pindah ke Krawang, Jawa Barat. Warga banyak kehilangan pekerjaan dan beralih usaha seadanya. Sebagian nganggur," ungkap Kasmin.