Jamsostek Kucurkan Pinjaman Rumah Rp 220 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jamsostek menargetkan kerja sama dengan 20 bank untuk mengucurkan dana pinjaman uang muka perumahan (PUMP) bagi pekerja peserta jaminan sosial sebesar Rp 220 miliar selama 2012. Adanya PUMP ini diharapkan bisa meringankan pekerja untuk memiliki rumah sendiri.

Demikian dikatakan Dirut PT Jamsostek, Hotbonar Sinaga, dalam siaran pers kerja sama dengan Bank Pembangunan Papua di Jakarta, Senin (9/1/2012) kemarin. Ia mengatakan, jalinan kerja sama dengan perbankan nasional dan daerah itu untuk meningkatkan daya serap dana PUMP. Sebelumnya, Jamsostek sendiri yang menyalurkan dana PUMP. Tetapi, karena keterbatasan personal dan keterbatasan kemampuan, BUMN tersebut menjalin kerja sama dengan perbankan yang dinilai lebih kompeten.

Perluasan kerja sama dengan bank itu pernah dilakukan pada 2009 dan terbukti permasalahan penyaluran dana PUMP berkurang, sementara daya serap dari pekerja juga meningkat. Pada akhir 2011 sudah terjalin kerja sama dengan 11 perbankan. Senin ini terjalin kerja sama ke-12 dengan BP Papua.

Dirut Bank Pembangunan Papua, Eddy R Sinulingga, mengatakan pihaknya pada tahap awal akan menawarkan dana PUMP bagi 7.000 orang karyawan PT Freeport Indonesia. Perusahaan multinasional itu sudah menyediakan lahan bagi pekerjanya.

Adapun dengan PUPM ini, pekerja yang berupah Rp 10 juta ke atas bisa mengajukan PUMP hingga Rp 50 juta dengan masa cicilan 10 tahun dan bunga 3 persen pertahun. Selain itu, kerja sama tersebut akan diperluas dengan menempatkan sejumlah dana sebagai bentuk investasi PT Jamsostek sesuai dengan kebutuhan bank pembangunan daerah tersebut.

Menurut Dirut Bank Pembangunan Papua itu, besarnya nilai dana PUMP yang ditempatkan bergantung pada realisasi pembangunan rumah.

"Untuk penempatan dana investasi masih akan dibicarakan lebih lanjut," katanya.

Sementara itu, menurut Hotbonar, pihaknya meminta agar kerja sama tersebut berlaku resiprocal, yakni BP Papua hendaknya memasukkan karyawan tetap dan outsourcing dalam program jaminan sosial. Ketentuan itu hendaknya dikembangkan hingga ke pekerja di perusahaan rekanan dan debiturnya, sehingga bisa memberi manfaat bagi pekerja terkait.

Hotbonar menjelaskan, alokasi dana PUMP sebesar Rp 220 miliar itu untuk 10.000 pekerja, meskipun BUMN itu memiliki dana Rp 500 miliar.

"Jika (Rp 220 miliar) kurang kami akan mengajukan persetujuan tambahan ke pemegang saham," kata Hotbonar.