Megawati: Presiden Harus Segera Tangani Persoalan Aceh

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta segera menangani sejumlah kasus kekerasan di Aceh. Berbagai persoalan yang akhir-akhir ini eskalasinya terus meningkat di Aceh dinilai terjadi karena sikap Presiden yang kurang sigap menyelesaikan persoalan tersebut.

Demikian diungkapkan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat jumpa pers dalam acara perayaan HUT Ke-39 PDI-P di Kantor DPP-PDI-P, Jakarta, Selasa (10/1/2012). Menurut Megawati, berbagai persoalan di Aceh semenjak ditandatangani perjanjian Helskinsi tidak diselesaikan secara serius.

"Harus ada finalisasi dan sikap yang tegas dari pemerintah khususnya Presiden SBY dalam masalah ini. Ini semua terjadi karena mereka tidak menyelesaikan persoalan di Aceh secara total," kata Megawati.

Pada periode 2011 hingga awal 2012 ini eskalasi kekerasan dan sejumlah teror di Aceh terus meningkat. Sedikitnya lima orang terbunuh dalam aksi kekerasan yang terjadi dalam dua hari terakhir, 31 Desember 2011 dan 1 Januari 2012. Terakhir, menara jaringan listrik PLN di Kecamatan Baktiya, Aceh Utara, pun roboh karena digergaji oleh orang tak dikenal pada Minggu (8/1/2012).

Menurut Megawati, sangat tidak mungkin jika sejumlah penembakan misterius di Aceh, hingga kini belum dapat disimpulkan siapa pelaku-pelakunya. Apalagi, pemerintah juga terkesan lepas tangan karena hingga saat ini belum dapat menyimpulkan apakah kasus tersebut adalah kriminal murni atau ada kaitannya dengan sejumlah konflik yang pernah terjadi di Aceh.

"Sangat absurd sekali, kalau penembak-penembak itu sampai sekarang belum dapat ditangkap dan diketahui. Itu sudah sering dan lama terjadi loh. Jadi pemerintah harus menjelaskan ini kepada masyarakat secara jelas. Mereka juga harus berjanji bahwa akan menyelesaikan persoalan ini agar dapat membaik kembali," kata Megawati.

Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan hal serupa. Menurut dia, berbagai kekerasan di Aceh yang terjadi saat ini  karena ekses internasional, Pemilihan kepala daerah dan masalah lokal yang belum diselesaikan dengan baik oleh pemerintah pusat. "Jadi ini juga ada kekecewaan di masyarakat Aceh. Apakah menyangkut optimalisasi pembangunan yang belum optimal, masalah pembelanjaan anggaran yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Aceh sendiri. Pemerintah pusat, daerah, dan DPRD Aceh harus bertanggungj awab dalam hal ini semua, agar kondisi normal dalam masyarakat bisa terlaksana dengan baik," kata Tjahjo.