Didi Irawadi: Renovasi Ruang Banggar Harus Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, renovasi ruang Badan Anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 20,3 miliar harus dilakukan secara transparan. Didi menilai, biaya renovasi sebuah ruangan berukuran sekitar 10 meter x 10 meter yang mencapai Rp 20 miliar harus menimbulkan tanda tanya. Angka ini dinilai tak masuk di akal.

"Maka, harus ada penjelasan yang transparan dan sejelas-jelasnya perihal ini. Harus ada alasan, bagian-bagian mana, item-item apa yang mengakibatkan biaya tersebut. Apakah TV-nya, kursinya, karpetnya. Gara-gara isu anggaran yang tidak transparan ini, kami semua harus menanggung image buruk," kata Didi kepada Kompas.com, Kamis (12/1/2012) di Jakarta.

Menurut Didi, anggota DPR RI sebaiknya fokus pada tugas-tugas keparlemenan, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, ketimbang urusan renovasi. Terlebih, banyak tugas-tugas legislasi yang belum tercapai pada 2011.

"Jadi, sungguh lebih baik apabila anggaran lebih difungsikan pada hal-hal yang menyangkut kemaslahatan orang banyak," kata Didi.

Terkait hal ini, Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh mengatakan, pengerjaan renovasi akan dilakukan secara transparan. Pelaksanaan tender diumumkan langsung dalam situs resmi DPR, www.dpr.go.id. Tidak hanya itu, Nining juga siap diperiksa KPK jika ada indikasi kesalahan dalam pengerjaan proyek renovasi.

Sekjen juga mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit penggunaan anggaran. Menurut Nining, renovasi dilakukan karena kondisi ruang kerja Banggar saat ini di Gedung Nusantara I tidak layak lagi. Lampu penerangan, akustik, lantai karpet, furnitur, dan sound system sudah tidak memadai.

Selain itu, kapasitas ruang kerja yang lama juga tak memadai untuk menampung 85 anggota Banggar beserta staf ahli mereka. Belum lagi jika ada pertemuan dengan pemerintah, jumlahnya menjadi 100-150 orang.