IER: Jangan Bikin Rakyat Bingung

JAKARTA, KOMPAS.com- Indonesia Energy Review (IER) meminta pemerintah segera memastikan mekanisme kebijakan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi yang direncanakan mulai 1 April 2012.      "Jangan membuat masyarakat menjadi bingung," kata Direktur Eksekutif IER Aris Eko Sedijono dalam rilisnya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, pemerintah melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Menko Perekonomian Hatta Rajasa mesti segera mengumumkan kepastian dan bentuk mekanisme pembatasan BBM bersubsidi.      Banyaknya pendapat pejabat publik seperti Menko Perekonomian, Menkeu, Menteri ESDM, dan Wamen ESDM yang memberikan pernyataan berbeda-beda dan seperti masih ada opsi selain pembatasan, lanjutnya, juga menambah kebingungan  masyarakat.

"Segeralah mengumumkan ke publik. Implikasi pembatasan BBM bersubsidi sangat luas. Harus diperhatikan kebijakan pembatasan BBM ini baru pertama dilakukan. Ada potensi keresahan sosial yang tinggi. Ini perlu diantisipasi dalam sisa waktu sampai April nanti," ujarnya.

Apalagi, IER juga menilai hingga menjelang dua bulan pelaksanaan pembatasan BBM, persiapan pembatasan BBM bersubsidi masih belum matang. "Bagaimana pengawasan di SPBU nanti, jika masyarakat membeli BBM. Siapa yang bertugas mengatur bahwa konsumen yang sudah di SPBU boleh atau tidak membeli Premium. Hal-hal semacam ini bisa memicu keresahan sosial," ujarnya.

Ia juga mengingatkan, pasar di Indonesia tergolong pasar terbuka yang mengharamkan diskriminasi terhadap konsumen. Tak terkecuali, lanjutnya, SPBU merupakan bagian dari sistem pasar terbuka yang diatur UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas. "Tidak gampang mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah bertahun-tahun bebas membeli BBM di SPBU. Oleh sebab itu jika memberlakukan pola pembatasan BBM harus disiapkan dengan matang dari seluruh aspek," katanya lagi.

Ketersediaan infrastruktur bahan bakar gas yang memadai dan kekhawatiran aspek keamanan penggunaannya, juga menjadi sorotan IER. Sejauh ini, menurut Aris, produsen otomotif di Indonesia juga hanya memproduksi jenis mobil dengan BBM.

Penambahan "converter kit" agar bisa memanfaatkan BBG belum ada tanggapan dari pihak pabrikan otomotif. "Setiap desain produk sudah mempertimbangkan semua aspek teknis sejak awal. Pertanyaannya apakah penambahan ’converter kit’ itu tidak mengganggu ’performance’ mobil yang didesain menggunakan BBM," ujarnya.

Karenanya, IER tetap mengusulkan sebaiknya pemerintah menaikan harga premium ketimbang membatasi konsumsi. "Secara konsep pembatasan mungkin layak. Tapi belum tentu bisa dengan mudah diterapkan. Menaikan harga premium Rp1.000 hingga Rp1.500 per liter akan lebih realistis," katanya.

IER berpandangan keengganan pemerintah menaikan BBM lebih didasari alasan politis dibanding ekonomis. "Pemerintah berusaha menghindari kebijakan menaikan harga komoditas yang masuk dalam kategori ’administrased price’," ujarnya.

IER juga mengakui saat ini Indonesia memang disandera dilema harga BBM. "Siapapun yang akan memerintah akan menghadapi dilema ini. Jadi tergantung keberanian memilih kebijakan. Bagi rezim yang tulus dan terbukti mampu menjalankan amanah mensejahterakan rakyat, tak ada ketakutan menaikan harga BBM karena rakyat tetap mendukung," ujar Aris.