Ucapan Marzuki Hanya Gertak Sambal

JAKARTA, KOMPAS.com — Ucapan Ketua DPR Marzuki Alie, yang mengatakan telah berbicara ke Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk memecat Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh, dinilai hanya gertak sambal. Marzuki mengatakan akan memecat Nining terkait proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR berbiaya Rp 20,3 miliar lebih.

"Gertak sambal. Pimpinan DPR ini memunculkan citra di publik kalau mereka sangat peduli kericuhan di masyarakat, padahal sebenarnya kebijakan di dalam jalan terus tanpa perbaikan signifikan," kata peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, di Jakarta, Minggu (15/1/2012).

Roy mengkritisi sikap pimpinan DPR, terutama Marzuki Alie, yang belakangan mengaku tidak tahu soal anggaran renovasi ruang rapat Banggar DPR tersebut. Dia mengatakan, jika memang serius, maka seharusnya Marzuki tidak hanya bicara di media, tetapi langsung membuat surat resmi yang merekomendasikan pemecatan Sekretaris Jenderal (Sekjen).

"Buat surat, sampaikan ke publik, saya sudah rekomendasikan pemecatan Sekjen. Jangan omongan, tidak hanya berikan sebuah harapan, tapi sebenarnya upaya kelabui publik bahwa DPR sangat peduli," ucapnya.

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Apung Widadi, mengatakan bahwa pemecatan Sekjen DPR sedianya berdasarkan kinerjanya selama ini. Menurutnya, Sekjen harus dievaluasi, sejauh mana transparansi yang diterapkannya.

"Kalau memang hingga pertengahan Oktober ini kinerjanya buruk, kenapa tidak dipecat," ucapnya.

Apung juga mengkritisi sikap Marzuki Alie yang mengaku tidak tahu soal penganggaran renovasi ruang rapat Banggar DPR. Menurutnya, sangat aneh jika Marzuki tidak mengetahui hal itu, padahal pimpinan DPR dilibatkan dalam pengambilan keputusan Badan Urusan Rumah Tangga DPR (BURT DPR) terkait anggaran renovasi ruang rapat Banggar ini.

"Jelas (Marzuki) mengetahui, hanya mengatakan di publik dia tidak tahu. Mungkin, ingin lepas tangan karena dia (Marzuki) tidak bisa pantau BURT," ucapnya.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri, bahkan ikut menimpali. Dia mengatakan, lebih parah lagi jika Marzuki ternyata benar-benar tidak mengetahui soal penganggaran renovasi gedung Banggar tersebut. Hal itu semakin menunjukkan kurangnya pengawasan pimpinan DPR terhadap Sekjen dan BURT, serta adanya koordinasi yang terputus di antara ketiganya.

"Kalau memang tidak bisa mengatasi secara efektif, lebih baik semua rapat BURT dibuat terbuka," kata Ronald.