Wagub Minta Pemda Sediakan Wilayah Pertambangan Rakyat

Ilustrasi (K41-11)

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Achmad Diran meminta pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota menyediakan wilayah pertambangan rakyat.

"Penyediaan wilayah pertambangan rakyat (WPR) ini penting untuk menghentikan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (Peti) di wilayah masing-masing," katanya di Palangka Raya, Minggu (15/1/2012).

Ia mengatakan, selama ini hanya ada beberapa kabupaten yang menyediakan WPR, yang lain belum sehingga masih terlihat aktivitas Peti.

"Saya meminta bupati atau wali kota tidak menyediakan izin pertambangan untuk perusahaan saja, tetapi juga harus menyediakan wilayah untuk rakyat," katanya.

Menurut dia, masyarakat perlu diberi kebebasan untuk menambang tanpa ada rasa takut terhadap ancaman. Maraknya aktivitas Peti di daerah ini disorot Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, bahkan dia telah mengistruksikan Wali Kota Palangka Raya untuk menertibkan Peti di wilayahnya.

Instruksi gubernur tersebut tertuang dalam surat bernomor 540/19/Tamben, tertanggal 10 Januari 2012. Dia meminta wali kota segera berkoordinasi dengan Polres Palangka Raya dan Polda Kalteng untuk menertibkan kegiatan Peti tersebut.

Kegiatan Peti di wilayah Kota Palangka Raya terjadi di sepanjang aliran Sungai Rungan dan seluruh aliran sungai di wilayah kota. Selain itu, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku, pemerintah diminta menyediakan dan menetapkan WPR untuk masyarakat.

Hal itu perlu segera ditertibkan, apabila tidak ditertibkan, dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan aliran sungai, mengganggu kelancaran arus transportasi sungai, serta berpotensi merusak dan mencemari lingkungan hidup.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Anggota Kongres AS Kecam Trump, Minta Dicopot dari Kursi Presiden

Klarifikasi Siswa di Jogja yang Mengaku Dilengserkan dari Ketua OSIS Usai Tolak Program MBG

Pramono Ungkap Rencana Jalur KRL Baru, Sambungkan Rawajati hingga Tanjung Priok

Amandemen ke-25 Konstitusi AS Jadi Upaya Gulingkan Trump, Apa Itu?

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com