Wa Ode Nilai Empat Pimpinan Banggar yang Bertanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), Wa Ode Nurhayati, membantah tuduhan terhadap dirinya.

Dia menolak disangka menyalahgunakan wewenang sebagai anggota Badan Anggaran DPR dan menerima suap terkait alokasi anggaran PPID di Aceh itu.

Menurut Wa Ode, dirinya yang hanya anggota Banggar itu tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan alokasi dana PPID. Adapun kewenangan itu, katanya, ada di tangan empat pimpinan Banggar DPR dan pemerintah.

"Saya ingin menyampaikan bahwa anggota Banggar seperti saya itu tidak punya wewenang mengalokasikan anggaran karena tugas itu ada di pemerintah dan terkait dana PPID di tahun 2011. Teman-teman media pasti masih ingat kejadiannya. Yang mengalokasikan bukan saya, tetapi empat pimpinan Banggar," ungkap Wa Ode seusai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (16/1/2011) malam.

Wa Ode diperiksa terkait posisinya sebagai tersangka. Dia melanjutkan, fakta-fakta soal keterlibatan pimpinan Banggar dan pemerintah dalam mengalokasikan dana PPID itu sudah disiapkannya dan akan diserahkan ke penyidik KPK.

"Fakta-fakta itu sudah saya siapkan dan akan saya serahkan pada pemeriksaan selanjutnya," ujar politikus dari Partai Amanat Nasional ini.

Adapun empat unsur pimpinan Banggar DPR yang menjabat saat ini adalah Melchias Markus Mekeng (Fraksi Partai Golkar), Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat), Olly Dondokambey (F-PDIP), dan Tamsil Linrung (Fraksi PKS).

Wa Ode juga membantah adanya transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan rekeningnya. "Semua transaksi normal, transaksi usaha bahkan terjadi dari sebelum saya menjadi anggota DPR," kata Wa Ode.

KPK mentapkan Wa Ode sebagai tersangka sejak awal Desember tahun lalu. Sejauh ini, Wa Ode baru sekali diperiksa. Wa Ode diduga menerima suap Rp 6 miliar terkait pengalokasian dana PPID di tiga kabupaten di Aceh, yaitu Pidie, Aceh Besar, dan Benar Meriah.

Uang itu diduga diberikan oleh seorang pengusaha bernama Haris Suharman melalui rekening anggota staf pribadi Wa Ode, Sefa Yolanda. Berdasarkan pengakuan Sefa yang beberapa kali diperiksa KPK, Wa Ode telah mengembalikan uang ke Haris Suharman.

Namun, uang yang dikembalikan itu nilainya kurang dari Rp 6 miliar. Informasi yang terungkap menyebutkan, Wa Ode mengembalikan sebagian uang tersebut ke Haris karena dia hanya mampu meloloskan dua dari tiga kabupaten yang diminta.

Selain uang dari Haris itu, Wa Ode juga diduga menerima aliran dana Rp 50 miliar dalam rekeningnya. Aliran dana ini terlacak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.