Peremajaan Bajaj Butuh Perizinan Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Lambatnya peremajaan angkutan bajaj di Jakarta selama ini disebabkan belum ada perizinan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Karena itu, Kepala Organda Sudirman menampik lambatnya peremajaan angkutan bajaj karena harga kendaraan roda tiga ini mahal.

"Siapa bilang harga bajaj mahal? Selama ini peremajaan bajaj sulit dilakukan karena perizinan dari Pemerintah Provinsi (DKI Jakarta) yang belum ada," ujar Sudirman di Jakarta, Selasa (17/1/2012).

Saat ini, memang belum ada peraturan tentang peremajaan bajaj yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta). Padahal, pihaknya sudah pernah melayangkan surat kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk segera membuat peraturan yang mengatur mengenai peremajaan bajaj ini.

Sementara itu, terkait mahalnya biaya bajaj, Sudirman menjelaskan bahwa bajaj dengan mesin 4-tak yang menggunakan bahan bakar gas (BBG) yang sudah sampai di Indonesia berharga Rp 45 juta.

Menurutnya, biaya tersebut tidak terlalu mahal sehingga semestinya peremajaan dapat segera dilakukan.

Ia menambahkan, jika perizinan untuk meremajakan bajaj dengan mengganti bajaj lama bermesin 2-tak menggunakan bahan bakar premium, menjadi bajaj baru bermesin 4-tak menggunakan bahan bakar gas (BBG) ini sudah dibuat, maka pemilik bajaj pasti akan segera mengganti.

"Kalau dari Dishub DKI segera menginstruksikan dan ada payung hukumnya, pasti mereka patuh," tandasnya.