Pemerintah Myanmar Larang Militer Serang Pemberontak

KOMPAS.com - Pemerintah Myanmar memerintahkan militer menghentikan seluruh serangan di daerah-daerah konflik etnik minoritas, kata seorang pejabat penting, Selasa (17/1/2012).Tapi, pejabat itu mengaku  perintah itu kadang-kadang sulit dilaksanakan di lapangan.
    
Tawaran perdamaian pemerintah kepada pemberontak etnik adalah salah satu dari sejumlah reformasi-reformasi di negara yang diperintah militer selama hampir lima dasawarsa sampai pemerintah sipil berkuasa tahun lalu.
    
Pemerintah yang didukung militer itu, Kamis menandatangani satu perjanjian gencatan senjata dengan pemberontak Karen di daerah perbatasan timur. Hal itu menimbulkan harapan-harapan diakhirinya salah satu dari konflik-konflik sipil paling lama di dunia.
    
Sehari kemudian, Presiden Thein Sein memerintahkan tentara tidak menyerang kelompok-kelompok etnik kecuali untuk membela diri, kata Khin Yi, menteri imigrasi dan kependudukan kepada AFP dalam satu wawancara di ibu kota Naypyidaw. "Perintah itu mencakup seluruh negara itu," kata mantan kepala kepolisian nasional itu, yang hadir dalam penandatangan perjanjian gencatan senjata dengan pemberontak Persatuan Nasional Karen.  
    
Satu perintah kepresidenan yang dikeluarkan pertengahan Desember kepada militer untuk menghentikan serangan-serangan terhadap pemberontak etnik Kachin di utara negara itu gagal menghentikan pertempuran seru di daerah itu, kata pihak pemberontak itu.
    
Khin Yi mengaku bahwa bentrokan-bentrokan senjata masih terus terjadi di sejumlah daerah. "Beberapa satuan tingkat bawah, ketika melakukan patroli, tanpa diduga berpapasan dan terjadi baku tembak. Kadang-kadang perintah untuk tidak menyerang tidak sampai pada tingkat akar rumput," katanya.
    
"Pemberontak Kachin belum menyetujui tawaran pemerintah  bagi perundingan perdamaian," kata Khin Yi menambahkan.
    
Perang saudara melanda di beberapa daerah Myanmar sejak merdeka tahun 1948, dan menghentikan konflik-konflik itu serta pelanggaran terhadap hak sasi manusia yang melibatkan pasukan pemerintah, adalah satu tuntutan penting  masyarakat internasional.
    
Pada Desember, perjanjian gencatan senjata dicapai antara pemerintah lokal dan Tentara  Selatan Negara Bagian Shan, satu kelompok pemberontak penting etnik lainnya.