Sekolah Siasati Dana UN
”Memang ada bantuan dana ujian nasional (UN) dari pemerintah pusat untuk ujian kompetensi siswa. Tetapi, untuk semua bidang keahlian, besar dana dipatok sama, padahal kenyataan di lapangan tidak sama. Sekolah akhirnya harus punya dana untuk menutupi kekurangan,” kata Armedi, Kepala SMKN 54 Jakarta, Rabu (18/1).
Semisal uji kompetensi keahlian tata boga tentu memerlukan dana yang lebih besar untuk membeli bahan masakan. Sebaliknya, uji kompetensi sekretaris hanya membutuhkan alat praktik sederhana, seperti kertas.
Sejumlah pemimpin sekolah negeri mengatakan tidak memungut tambahan dana dari siswa untuk persiapan dan penyelenggaraan UN. ”Kalau di SMA, sekolah masih bisa memungut lewat iuran sekolah, yang diurus komite sekolah. Dana itulah yang sebagian dialokasikan untuk kebutuhan UN,” kata Hartono, Kepala SMAN 12 Bandung.
Menurut dia, biaya penyelenggaraan UN memang besar. Untuk itu, alokasi dana UN sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah setiap tahun. ”Iuran bulanan siswa kelas XII sudah dialokasikan untuk kebutuhan UN, mulai dari pemantapan, try out, hingga hari pelaksanaan,” ujar Hartono.
Menurut dia, dibukanya peluang partisipasi masyarakat di jenjang SMA cukup membantu sekolah. ”Jika nanti ada kebijakan BOS untuk SMA, jangan sampai menutup peluang partisipasi masyarakat. Pemerintah harus benar-benar jujur dalam menghitung besarnya biaya pendidikan tiap siswa. Nanti bisa dilihat apakah pemerintah sanggup menanggung semuanya atau tidak,” ujar Hartono.
Retno Listyarti, guru SMAN 13 Jakarta, mengatakan, penyelenggaraan UN secara tidak langsung ditanggung masyarakat. Memang sekolah tidak memungut dana langsung untuk UN. Namun, katanya, biaya UN diperhitungkan dalam biaya iuran bulanan yang kemudian dialokasikan sekolah.
Di sekolah berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional ini, iuran bulanan Rp 600.000 per siswa. Selain untuk biaya pemantapan siswa menjelang UN, perlu juga diperhitungkan biaya pengawas dan konsumsi.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua James Modouw khawatir distribusi naskah soal ujian nasional akan terlambat mengingat kondisi geografis Papua yang sulit. Untuk itu, James meminta pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah provinsi untuk mencetak soal di Papua. Namun, pengawasan tetap dilakukan pemerintah pusat. ”Dengan mencetak di Papua, distribusi bisa lancar karena mereka memahami kondisi geografis setempat,” kata James.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Chairil Anwar Notodiputro menegaskan, semua daerah boleh mengajukan proposal percetakan. Namun, proses tender tetap di tangan pemerintah pusat. ”Kalau Papua punya percetakan bagus, silakan. Tetapi, proses lelang tetap di pusat,” ujarnya.
Sebelumnya, Senin lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, lokasi percetakan naskah soal bisa di mana saja asalkan ada jaminan distribusi yang tepat waktu ke seluruh Indonesia. ”Yang penting distribusi tidak terlambat dan percetakan harus memenuhi syarat, antara lain sistem security printing,” ujarnya.
Sampai saat ini ada 300 proposal yang masuk untuk mengikuti proses tender pencetakan naskah soal ujian nasional. Adapun yang dipilih enam perusahaan.
