JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung menilai pemberlakuan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April 2012 serta program konversi BBM menjadi bahan bakar gas (BBG) dapat menciptakan keadilan bagi rakyat miskin maupun kaya.
"Saat ini subsidi terhadap BBM masih berupa barang. Jika harganya sudah naik, maka rakyat miskin dan kaya akan sama-sama membayar mahal, meskipun tetep disubsidi," kata Chairul dalam acara Financial Lecture: Pasca-Investment Grade di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (18/1/2012).
Menurut Chairul, pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi itu nantinya akan mengubah pola subsidi, yakni rakyat miskin tidak perlu mengeluarkan biaya, sementara yang kaya harus membayar biaya yang lebih mahal.
"Pertama, nantinya angkutan umum akan dikonversi menjadi BBG dan alat konversinya diberikan secara gratis oleh pemerintah. Kedua, yang menggunakan sepeda motor diperbolehkan membeli premium. Ketiga, tidak ada subsidi lagi untuk semua mobil pribadi," kata Chairul.
Chairul mengatakan melalui penghematan biaya subsidi dan anggaran belanja rutin, maka APBN dapat lebih fokus terhadap hal yang lebih penting.
"Jika biaya subsidi dikurangi, biaya belanja rutin juga dikurangi, maka selanjutnya fokus APBN bisa dialokasikan pada hal yang lebih krusial, sebagai biaya modal pembangunan infrastruktur misalnya," kata Chairul.
Chairul berharap subsidi bisa dikurangi, tidak lagi berupa barang dan langsung diserahkan kepada orang-orang yang memang berhak memperoleh subsidi BBM.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang