Harga Kursi Mahal, Ada Biaya Lain
PT Dekorindo Selebytra Nugraha, yang berkantor di Kemang, Jakarta Selatan, adalah pemasok kursi merek Vitra untuk ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR. Kursi yang dipasok adalah empat buah bertipe Vitra ID Trim L untuk pimpinan Banggar dan 173 kursi bertipe Vitra ID Trim untuk anggota dan mitra kerja. Harga setiap kursi itu, Veronica yang adalah Sekretaris Selby Nugraha, Direktur PT Dekorindo Selebytra Nugraha, menjawab, ”Sekitar Rp 20 juta. Persisnya di situs kami.”
Dalam situs PT Dekorindo Selebytra Nugraha ditulis harga tiap unit kursi Vitra ID Trim adalah 2.393 euro (sekitar Rp 27,998 juta dengan kurs 1 euro sama dengan Rp 11.700). Kursi ID Trim L yang memiliki sandaran lebih tinggi dan untuk pimpinan Banggar justru lebih murah, yaitu 2.362 euro (sekitar Rp 27,635 juta). Harga itu lebih mahal dibandingkan dengan harga yang disebutkan dari DPR, yaitu Rp 24 juta per unit.
Harga itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang tertera di situs lainnya, seperti di www.think-furniture.com ataupun www.connox.com. Di situs connox.com, harga tiap unit kursi Vitra tipe ID Trim adalah 810 euro atau Rp 9,47 juta. Di think-furniture.com, harga tiap unit kursi itu untuk varian tertinggi ditawarkan Rp 9,1 juta termasuk pajak.
Tentang tingginya selisih harga antara yang ditawarkan perusahaannya dan situs lain di internet, Veronica mengatakan, ”Ada biaya lain yang harus kami bayar, misalnya ongkos kirim.”
Secara terpisah, Badan Kehormatan (BK) DPR menduga ada kejanggalan dalam pelaksanaan proyek renovasi ruangan untuk Banggar DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ruang baru Banggar dinilai tak lebih baik dari ruang lama Banggar di Gedung Nusantara I, meski menghabiskan dana hingga Rp 20,3 miliar.
Dugaan kejanggalan itu dikatakan Ketua BK DPR M Prakosa, setelah meminta penjelasan empat pimpinan Banggar DPR, Kamis (19/1), di Jakarta. ”Kami melihat ada kejanggalan. Anggarannya besar, tetapi ruangannya biasa saja. Tak lebih nikmat dari ruang lama Banggar,” katanya.
Tiga hari berturutan, BK DPR mengundang pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan renovasi ruangan Banggar, yakni pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Sekretaris Jenderal DPR dan jajarannya, serta pimpinan Banggar DPR. Empat pimpinan Banggar DPR, yaitu Melchias Marcus Mekeng (Partai Golkar), Tamsil Linrung (Partai Keadilan Sejahtera), Olly Dondokambey (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan Mirwan Amir (Partai Demokrat), memenuhi undangan BK itu.
BK DPR menilai, tak ada kesalahan dalam pengusulan proyek itu. Masalah muncul ketika perencanaan anggaran sebab dana yang dialokasikan hingga Rp 24 miliar. ”Kenapa terlalu tinggi, di luar kepatutan,” ujarnya.
Kejanggalan terlihat ketika renovasi selesai dilakukan. Setelah melihat dan membandingkan ruangan Banggar baru dan ruangan lama, BK DPR menilai ruangan baru itu tak lebih baik. Tata ruang ruangan baru itu kurang baik.
”Bayangan kami ruangannya mewah sebab menghabiskan Rp 20,3 miliar. Ternyata ruangannya tidak secanggih yang digembar-gemborkan,” kata Prakosa.
BK pun meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit pelaksanaan proyek renovasi ruang Banggar DPR. Jika ternyata ditemukan bukti penggelembungan biaya atau penyelewengan, BK DPR akan merekomendasikan agar pelaksanaan proyek itu diusut oleh penegak hukum.
Sebaliknya, pimpinan Banggar DPR membantah terlibat dalam penentuan spesifikasi barang dan material yang dipakai. Mekeng menegaskan, Banggar hanya meminta disediakan ruangan.
Luas ruangan yang direnovasi adalah 780,89 meter persegi, bukan 10 x 10 meter persegi seperti disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie sebelumnya. Ruang baru itu terdiri dari ruang sidang, ruang sekretariat, ruang pimpinan, ruang tamu, ruang makan, ruang transit menteri, ruang kerja staf ahli, ruang arsip, pantri, dan ruang balkon.
