JAKARTA, KOMPAS.com -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo menyayangkan manajemen PT Pertamina baru menyatakan ketidaksiapan infrastruktur menjelang penerapan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi bagi mobil pelat hitam di wilayah Jawa dan Bali, pada 1 April 2012.
"Semestinya mereka bilang sejak awal tentang kondisi mereka. Kalau tidak siap ya seharusnya bilang tidak siap dengan kita, jangan kemudian ke DPR bilang tidak siap," kata Widjajono, Jumat (20/1/2012) di Jakarta.
Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina (Persero) Mochamad Harun mengatakan, manajemen Pertamina menyatakan kesiapan infrastruktur BBM nonsubsidi sangat tergantung pada adanya payung hukum, yakni revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang harga jual eceran BBM.
"Hingga kini aturan pembatasan BBM bersubsidi itu belum juga terbit. Padahal pembangunan infrastruktur BBM nonsubsidi maupun switching tangki pendam ke Pertamax butuh waktu sekitar tiga bulan," kata Harun.
Selain itu pembangunan infrastruktur BBM nonsubsidi terkendala keterbatasan pendanaan. Total kebutuhan investasi untuk membangun infrastruktur itu mencapai sekitar Rp 120 miliar. "Para pemilik SPBU membutuhkan pinjaman lunak dari pemerintah tetapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Tanpa itu, mereka akan kesulitan membangun sarana dan fasilitas Pertamax," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, menyebutkan dari 3.062 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di wilayah Jawa dan Bali, baru 2.080 SPBU yang menjual Pertamax. Dari total jumlah itu, sebanyak 687 SPBU berpotensi beralih tangki pendam ke Pertamax dan 295 SPBU memerlukan investasi baru.
Untuk wilayah Jabodetabek baru 720 SPBU, dengan rincian 666 SPBU sudah menjual Pertamax, 13 SPBU berpotensi beralih tangki pendam ke Pertamax, dan 41 SPBU perlu investasi baru. "Untuk infrastruktur di Jabodetabek, sudah siap," kata Karen.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang