Pemprov Lampung Belum Terima Salinan Laporan TGPF

Warga yang kembali menduduki register 45 di daerah Tugu Roda, Kabupaten Mesuji, Lampung mendirikan ratusan tenda di lokasi izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Silva Inhutani Lampung itu, Minggu (25/12/2011). Padahal, di lokasi itu sudah dilakukan penggusuran pada September 2011 lalu.(KOMPAS/ADHITYA RAMADHAN)

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung belum menerima salinan laporan atau rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji. Akibatnya, pemprov belum bisa menindaklanjuti laporan TGPF itu.

"Kami memang sudah tahu isinya dari media, tetapi itu kan hanya sepotong-potong. Padahal kan kami butuh laporan ini juga," ujar Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Tarmizi Nawawi, Sabtu (21/1/2012) di Bandar Lampung.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Warsito, juga menyebutkan belum menerima salinan laporan TGPF yang telah disampaikan kepada Presiden itu.

Padahal, rekomendasi TGPF juga menyangkut peran strategis pemprov dan pemkab dalam penyelesaian kasus.

Anggota TGPF, Tisnanta, menyebutkan, keberhasilan penyelesaian kasus Mesuji kini bergantung pada para stakeholder. "Bukan pada TGPF, karena kami kan hanya menggali fakta dan melaporkannya," kata Tisnanta.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang

Identitas Sopir Livina yang Senggolan dengan Innova Terungkap, Bakal Dimintai Keterangan

Hasil Udinese Vs Como 0-0: Tren Kemenangan Lariani di Serie A Berakhir

Petambak Indramayu Bawa 3 Karung Uang Koin untuk Bupati Lucky Hakim, Buntut Rusaknya Fasilitas Alun-alun

Lucky Hakim Tolak 3 Karung Uang Koin dari Petambak Indramayu: Kalau Saya Terima, Itu Gratifikasi

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com