JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, mengatakan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 terkait harga minyak mentah Indonesia (ICP) harus diubah seiring dengan kian memanasnya kondisi Iran dengan sejumlah negara Barat.
"Itu harus dilihat dampaknya dalam tiga bulan ke depan. Kalau lihat blokade mengakibatkan kenaikan harga minyak mentah, maka asumsi makro (terkait minyak mentah dalam APBN 2012 ) harus diubah," kata Satya kepada Kompas.com, Selasa ( 24/1/2012 ).
Karena dalam APBN 2012 , asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dibuat hanya 90 dollar AS per barrel. Sementara belakangan ini karena ketegangan Iran dengan negara-negara Barat telah membuat harga minyak mentah sempat lama berada di atas 100 dollar AS. Posisi penutupan harga minyak West Texas Intermediate di Nymex pada Senin ( 23/1/2012 ) waktu New York pun telah berada pada harga 99,58 dollar AS per barrelnya.
Tetapi, Satya pun menyebutkan, tidak serta merta hanya harga minyak mentah internasional saja yang dilihat. Pemerintah juga harus melihat pergerakan kurs rupiah.
Terkait harga ini, ia mengingatkan, asumsi ICP sebesar 80 dollar AS per barrel saja, ketika ada kenaikan harga minyak sebesar 1 dollar AS maka defisit anggaran negara bisa mencapai Rp 500 miliar. Apalagi jika harga minyak mentah bisa mencapai 100-120 dollar AS maka defisit anggaran bisa mencapai Rp 1 triliun per kenaikan harga minyak 1 dollar AS. "Makanya itu musti diantisipasi," tuturnya.
Selain mengubah asumsi, pengetatan konsumsi BBM bersubsidi harus dilakukan. Baik itu dengan cara pengalihan konsumsi BBM bersubsidi ke bahan bakar gas dan pertamax ataupun kenaikan harga BBM bersubsidi.
Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah juga bisa mengantisipasi kemungkinan bergejolaknya pasokan minyak mentah dari Iran dan negara Timur Tengah lainnya yang melakukan pengiriman lewat Selat Hormuz. Pasalnya, jika Iran benar-benar jadi menutup selat tersebut, pasokan minyak bisa terganggu. Maklum saja, minyak mentah Indonesia pun sebagian bergantung dari impor, termasuk dari Iran. "Harus diingat separuh BBM (Bahan Bakar Minyak) itu diimpor. Tidak hanya dalam bentuk crude (minyak mentah saja yang diimpor)," tegas Satya.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah harus mengantisipasi dengan mencari pasokan yang tidak bersumber dari negara di sekitar Hormuz, seperti impor minyak dari Venezuela dan Azerbaijan. "Ini yang kita minta supaya pasokan aman," pungkas Satya.
Untuk diketahui saja, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika Barat jadi melakukan embargo impor minyak mentahnya. Pasalnya, minyak mentah memberikan pemasukan bagi pendapatan negara tersebut hingga 90 persen. Selat itupun menjadi satu-satunya jalan perairan bagi 8 negara di kawasan Teluk Persia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kesultanan Oman, Kuwait, Irak dan Iran sendiri.
Sejauh ini, Amerika Serikat yang telah menetapkan sanksi kepada Iran seiring dengan proyek nuklirnya. Sementara Uni Eropa baru saja mengumumkan larang impor dari Iran yang katanya akan dilakukan Juli mendatang.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang