Kondisi Iran Bisa Mengubah Asumsi APBN 2012

Kompas.com - 24/01/2012, 12:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, mengatakan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 terkait harga minyak mentah Indonesia (ICP) harus diubah seiring dengan kian memanasnya kondisi Iran dengan sejumlah negara Barat.

"Itu harus dilihat dampaknya dalam tiga bulan ke depan. Kalau lihat blokade mengakibatkan kenaikan harga minyak mentah, maka asumsi makro (terkait minyak mentah dalam APBN 2012 ) harus diubah," kata Satya kepada Kompas.com, Selasa ( 24/1/2012 ).

Karena dalam APBN 2012 , asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dibuat hanya 90 dollar AS per barrel. Sementara belakangan ini karena ketegangan Iran dengan negara-negara Barat telah membuat harga minyak mentah sempat lama berada di atas 100 dollar AS. Posisi penutupan harga minyak West Texas Intermediate di Nymex pada Senin ( 23/1/2012 ) waktu New York pun telah berada pada harga 99,58 dollar AS per barrelnya.

Tetapi, Satya pun menyebutkan, tidak serta merta hanya harga minyak mentah internasional saja yang dilihat. Pemerintah juga harus melihat pergerakan kurs rupiah.

Terkait harga ini, ia mengingatkan, asumsi ICP sebesar 80 dollar AS per barrel saja, ketika ada kenaikan harga minyak sebesar 1 dollar AS maka defisit anggaran negara bisa mencapai Rp 500 miliar. Apalagi jika harga minyak mentah bisa mencapai 100-120 dollar AS maka defisit anggaran bisa mencapai Rp 1 triliun per kenaikan harga minyak 1 dollar AS. "Makanya itu musti diantisipasi," tuturnya.

Selain mengubah asumsi, pengetatan konsumsi BBM bersubsidi harus dilakukan. Baik itu dengan cara pengalihan konsumsi BBM bersubsidi ke bahan bakar gas dan pertamax ataupun kenaikan harga BBM bersubsidi.

Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah juga bisa mengantisipasi kemungkinan bergejolaknya pasokan minyak mentah dari Iran dan negara Timur Tengah lainnya yang melakukan pengiriman lewat Selat Hormuz. Pasalnya, jika Iran benar-benar jadi menutup selat tersebut, pasokan minyak bisa terganggu. Maklum saja, minyak mentah Indonesia pun sebagian bergantung dari impor, termasuk dari Iran. "Harus diingat separuh BBM (Bahan Bakar Minyak) itu diimpor. Tidak hanya dalam bentuk crude (minyak mentah saja yang diimpor)," tegas Satya.

Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah harus mengantisipasi dengan mencari pasokan yang tidak bersumber dari negara di sekitar Hormuz, seperti impor minyak dari Venezuela dan Azerbaijan. "Ini yang kita minta supaya pasokan aman," pungkas Satya.

Untuk diketahui saja, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika Barat jadi melakukan embargo impor minyak mentahnya. Pasalnya, minyak mentah memberikan pemasukan bagi pendapatan negara tersebut hingga 90 persen. Selat itupun menjadi satu-satunya jalan perairan bagi 8 negara di kawasan Teluk Persia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kesultanan Oman, Kuwait, Irak dan Iran sendiri.

Sejauh ini, Amerika Serikat yang telah menetapkan sanksi kepada Iran seiring dengan proyek nuklirnya. Sementara Uni Eropa baru saja mengumumkan larang impor dari Iran yang katanya akan dilakukan Juli mendatang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau