Pajak "Junk Food"? Nanti Dulu!

Makanan yang digoreng termasuk dalam lemak jenuh.(SHUTTERSTOCK)

KOMPAS.com - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) enggan menerapkan usulan pengenaan pajak bagi makanan cepat saji kategori "junk food" macam kentang dan ayam goreng hingga burger yang sohor dengan tingginya kandungan lemak jenuh. Kementerian Strategi dan Keuangan Korsel mengekspresikan sikap negatif terhadap usulan itu lantaran beberapa alasan.

Pertama, tingkat obesitas warga Korsel masih rendah. Lalu, pajak macam itu justru membuat warga berpenghasilan rendah tak mampu membeli makanan murah. "Utamanya, kalau makanan seperti itu dikenakan pajak, Korsel akan mengalami inflasi," kata suara pemerintah.

Pengenaan pajak terhadap "junk food" memang mengemuka di Eropa. Selain untuk menekan tingginya angka obesitas alias kegemukan, pajak itu cukup lumayan menutup defisit pundi-pundi pemerintah.

Menurut warta Yonhap pada Rabu (25/1/2012), Denmark adalah negara pertama yang menerapkan pajak itu tahun lalu. Di Denmark, pemerintah membanderol pajak 2,3 persen untuk produk makanan atau bahan makanan mengandung lemak jenuh.

Secara rinci, pada makanan seperti mentega, susu, sejumlah jenis kue kering Denmark berikut daging serta makanan cepat saji akan ada tarif pajak 16 kroner atau setara dengan Rp 25.000 per kilogram kandungan lemak jenuh. Gara-gara beleid itu, sebungkus kecil mentega naik Rp 3.500 dari harga biasa. Lalu, makanan seperti burger pun terdongkrak Rp 1.400 per buah dari harga normal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warga Jatim Antre Berjam-jam Beli LPG 3 Kg, Bahlil: Sudah Clear, Kita Operasi Pasar

Cara China Diam-diam Menopang Iran di Tengah Perang dan Sanksi AS

2 Prajurit TNI Terlibat Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Rupiah Tembus Rp 17.105 Per Dollar AS, Menko Airlangga Singgung Nasib Mata Uang Lain

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com