Turki Tak Mau Mundur
Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, Rabu (25/1), di Ankara, mengecam Perancis terkait rencana pengesahan undang-undang genosida. Langkah Perancis dia nilai ”sama saja dengan diskriminasi dan rasisme”.
Hubungan kedua negara memburuk setelah Senat Perancis, Senin (23/1), merampungkan rancangan undang-undang (RUU) genosida. Jika RUU ini menjadi UU, Perancis akan mengkriminalkan aksi penyangkalan kasus pembantaian massal warga Armenia oleh pasukan Kekaisaran Ottoman Turki dalam Perang Dunia I (khususnya tahun 1915 dan 1916).
Erdogan memperingatkan, Ankara akan memberikan sanksi-sanksi tegas kepada Paris jika Presiden Nicolas Sarkozy segera menandatangani RUU itu menjadi UU. ”Kami akan segera menerapkan sanksi-saksi tahap demi tahap. Kami takkan mundur selangkah pun. Kami akan memublikasikan rencana tindakan sembari melihat perkembangan di lapangan,” katanya.
Erdogan tidak menjelaskan sanksi-sanksi yang akan diberikan. Akan tetapi, langkah pertama, yang sudah dilakukan Ankara setelah Senat Perancis meloloskan RUU genosida itu, ialah mengirim utusan ke Paris untuk konsultasi diplomatik. Langkah itu lalu diikuti pembekuan hubungan diplomatik dan militer, yang ditandai penarikan duta besar dari Paris.
Erdogan menyebutkan, pemerintahnya akan menerapkan sanksi-sanksi ”permanen” jika Sarkozy kelak menerima dan menandatangani UU genosida.
Jika disahkan, UU itu akan melukai hubungan diplomatik, dan perdagangan di antara kedua sekutu NATO itu. Turki telah menyusun rencana kontingensi. Sanksi mungkin termasuk penurunan hubungan diplomatik ke tingkat bawah, yakni d’affaires, serta menghentikan kerja sama budaya dan ilmiah.
Pemerintah Turki sejauh ini menghindari boikot penuh produk Perancis, yang diserukan komunitas pebisnisnya. Perdagangan antara Perancis dan Turki pada 2010 bernilai 12 miliar euro, setara dengan 15,5 miliar dollar AS, yang melibatkan ratusan pebisnis Perancis di Turki.
Masalah yang kini memperuncing hubungan Turki dengan Perancis, dan juga Turki dengan Armenia, ialah kasus pembantaian massal warga Armenia oleh pasukan kekaisaran Ottoman Turki. Armenia mengatakan lebih dari 1,5 juta warganya tewas saat itu.
Turki menyangkal pembantaian, tetapi mengakui 500.000 orang tewas antara 1915 dan 1917, menurut Turkish Historical Society. Turki mengatakan, ratusan ribu warga itu tewas akibat perang. Dalam PD I, sekitar 300.000 warga Turki tewas saat Rusia menginvasi bagian timur Anatolia.
Menurut situs www.unitedhumanrights.org, genosida Armenia adalah pembantaian massal pertama abad ke-20. Hal itu terjadi ketika lebih dari dua juta warga Armenia yang menetap di Turki ”dieliminasi dari tanah kelahiran bersejarah” mereka melalui deportasi dan pembantaian.
Selama 3.000 tahun, sebuah komunitas Armenia berkembang pesat di kantong-kantong yang luas dari Timur Tengah hingga perbatasan Laut Hitam, Laut Tengah, dan Laut Kaspia. Daerah, yang kini dikenal sebagai Anatolia, berada di persimpangan benua Eropa, Asia, dan Afrika.
Hingga pecah PD I tahun 1914, jumlah etnis Armenia berkisar 2,1 juta orang. Pembantaian besar-besaran terjadi pada tahun 1915-1916. Generasi ”Turki Muda” yang mengelola pemerintahan dilaporkan mengeksploitasi perbedaan agama, budaya, ekonomi, dan politik antara Turki dan Armenia. Etnis Armenia dicap ”orang asing”.
Turki hingga kini tetap membantah praktik genosida itu. Perancis tetap berusaha mengkriminalkan para penyangkal kasus itu.
