Norwegia Meminta Maaf atas Keterlibatan dalam Holocaust

OSLO, KOMPAS.com — Untuk pertama kali sejak Perang Dunia II berakhir lebih dari 66 tahun silam, Pemerintah Norwegia meminta maaf secara resmi atas keterlibatan orang-orang dan pemerintah negara itu dalam tragedi Holocaust selama era pendudukan Nazi Jerman.

"Orang-orang Norwegia yang melakukan penahanan (terhadap warga Yahudi), orang-orang Norwegia pula yang menyopir truk (pengangkut tahanan), dan semua itu terjadi di Norwegia. Hari ini, saya merasa tepat untuk menyatakan permohonan maaf kami yang paling dalam bahwa hal itu bisa terjadi di tanah Norwegia," tutur Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg dalam pidato Hari Peringatan Holocaust Internasional di Oslo, Jumat (27/1/2012).

Menurut Stoltenberg, waktunya sudah tiba bagi rakyat Norwegia untuk mengakui bahwa para polisi, pegawai negeri sipil, dan orang-orang Norwegia lainnya turut ambil bagian dalam proses penahanan dan deportasi warga Yahudi pada masa itu.

Sejarah mencatat, kepala pemerintahan Norwegia pada masa pendudukan Nazi Jerman, Vidkun Quisling, memerintahkan sekitar 2.100 warga Yahudi Norwegia didaftar pada tahun 1942.

Lebih dari sepertiga dari jumlah tersebut dideportasi ke berbagai kamp pembantaian, sedangkan sisanya melarikan diri ke Swedia, negara tetangga Norwegia.

"Saya menyesal bahwa gagasan yang berujung pada Holocaust masih hidup sampai hari ini, 70 tahun kemudian. Di seluruh dunia, kita melihat ada individual atau kelompok-kelompok yang menyebar intoleransi dan ketakutan," papar Stoltenberg, yang tahun lalu negaranya diguncang peristiwa pembantaian puluhan orang oleh seorang penganut paham ultrakanan, Anders Behring Breivik.

Pada 1998, Norwegia mengakui peran negara itu dalam Holocaust, dan membayar ganti rugi sebesar 60 juta dollar AS (Rp 537,6 miliar) kepada para warga Yahudi Norwegia dan beberapa organisasi Yahudi, sebagai ganti rugi atas berbagai properti milik mereka yang disita pada waktu Perang Dunia II berkecamuk di Eropa.

Paul Levine, profesor sejarah dari Universitas Uppsala, Swedia, menyebut permintaan maaf yang disampaikan PM Stoltenberg itu sudah terlambat "secara sangat tidak pantas".

Ia menyebutkan, Norwegia waktu itu bertindak mirip pemerintahan Vichy Perancis, yakni menerapkan hukum anti-Yahudi mereka sendiri dan menggunakan sumber daya manusia mereka sendiri untuk menyita hak milik dan mendiskriminasi warga Yahudi (bahkan), sebelum orang-orang (Nazi) Jerman menuntut mereka melakukan itu semua. "Norwegia sebenarnya tidak perlu melakukan itu," tandas Levine. (Reuters/DHF)