AS Tolak Produk Kelapa Sawit RI

Indramayu, Kompas - Mulai 28 Januari, Amerika Serikat secara resmi menolak produk kelapa sawit dan turunannya dari Indonesia. Alasannya, kelapa sawit Indonesia dinilai sebagai produk yang tidak ramah lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (28/1). ”Notifikasinya sudah saya terima. Kita diberi waktu hingga 27 Februari untuk membantah. Kami minta pihak-pihak terkait untuk segera membantah,” katanya.

Bayu mengatakan, keputusan Amerika Serikat (AS) tersebut diambil setelah mereka menerima pengaduan Badan Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection Agency), otoritas setempat yang perhatian terhadap persoalan lingkungan hidup, yang mengeluarkan pemberitahuan ketersediaan data (notice of data availability).

Menurut Bayu, pemerintah segera mencari dukungan dari negara lain yang juga mengonsumsi minyak kelapa sawit, seperti Finlandia. ”Kementerian Pertanian juga sudah melakukan studi dengan pihak Uni Eropa terkait kontribusi emisi karbon dari kelapa sawit,” ujarnya.

Bayu menambahkan, penolakan produk kelapa sawit di AS membuat daya saing kelapa sawit Indonesia melemah. Kelapa sawit Indonesia dapat dikenai pajak lebih tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, penolakan AS tersebut hampir sama dengan larangan yang diterapkan Uni Eropa. AS berpendapat, biofuel dari kelapa sawit tidak memenuhi ketentuan keamanan emisi. ”Kelapa sawit Indonesia keamanan emisinya hanya 17 persen, sementara syarat minimal 25 persen,” tuturnya.

Joko mengatakan, di Eropa syarat minimal keamanan emisi 35 persen, sedangkan kelapa sawit Indonesia hanya dinilai 19 persen. Angka-angka tersebut ditetapkan sepihak oleh AS dan Uni Eropa dengan menggunakan dasar penghitungan dan asumsi yang tidak tepat menurut kondisi Indonesia.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Gapki Muhammad Fadhil Hasan menyatakan, pengklasifikasian minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebagai produk tidak ramah lingkungan jika dibiarkan berdampak pada penolakan ekspor Indonesia. Nilai ekspor CPO Indonesia ke AS relatif masih kecil sehingga AS dikelompokkan dalam negara lain-lain dengan nilai ekspor di bawah 500 juta dollar AS (Rp 4,5 triliun) per tahun. ”Pasar AS tidak signifikan karena lebih banyak diisi Malaysia. Namun, kita harus merespons serius karena ada beberapa kesalahan data dan asumsi yang mereka gunakan,” ujar Fadhil. (ENY/HAM)