Ekspor CPO Belum Terganggu
Wakil Ketua I Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun di Jakarta, Senin (30/1), mengungkapkan, semua pemangku kepentingan kelapa sawit nasional tengah menyusun jawaban atas klaim Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (AS) bahwa minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) bukan bahan baku biodiesel ramah lingkungan.
DMSI merupakan wadah pemangku kepentingan mulai dari birokrat, teknokrat, hingga pengusaha hulu sampai hilir kelapa sawit yang bertujuan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia.
”Mereka menilai penghematan emisi karbon CPO hanya 17 persen yang diumumkan pada Sabtu. Kita memiliki batas waktu 30 hari untuk menyusun argumentasi untuk membantah perhitungan tersebut,” ujar Derom.
Rumusan Indonesia dalam menjawab hitungan emisi karbon CPO dari perubahan penggunaan lahan harus argumentatif agar dapat diterima AS. ”Kalau nanti bantahan-bantahan kita semua tidak diterima, artinya CPO tidak boleh dipakai di sana sebagai bahan bakar biodiesel untuk alat transportasi,” kata Derom.
AS sebenarnya bukan merupakan pasar utama CPO Indonesia dan termasuk kelompok negara lain-lain dengan nilai ekspor di bawah 500 juta dollar AS per tahun. Namun, rencana aturan Pemerintah AS, yang sebelumnya terjadi di Eropa, ini dikhawatirkan bakal ditiru negara-negara lain.
Indonesia tetap berkepentingan karena CPO termasuk salah satu komoditas ekspor unggulan. Nilai ekspor CPO tahun 2011 mencapai Rp 171 triliun dengan volume sebanyak 19,3 juta ton.
Indonesia memiliki 8,9 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan 22,5 juta ton CPO tahun 2011 dan diprediksi memproduksi 25,9 juta ton tahun 2012. Perkebunan kelapa sawit juga melibatkan sedikitnya 3,2 juta keluarga petani sehingga berperan penting menggerakkan ekonomi riil.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) juga akan menyiapkan tanggapan terhadap data, asumsi, dan model Pemerintah AS. Jika AS mau menerima data dan asumsi Indonesia, CPO akan masuk dalam kriteria yang dibenarkan menjadi bahan baku bahan bakar alternatif di AS. ”Kami akan menyelesaikan rumusan itu dan mengirimkan kepada Pemerintah AS dalam dua minggu ini,” ujar Derom.
Selama ini, CPO memang kerap menghadapi kampanye negatif di pasar internasional. CPO merupakan minyak nabati yang memiliki rasio produktivitas dan lahan tertinggi dibandingkan dengan minyak kedelai, bunga matahari, atau biji-bijian lain.
Dari sisi lahan, kelapa sawit hanya memakai 6 persen dari 232,4 juta hektar lahan pertanian minyak nabati dunia untuk menghasilkan sedikitnya 41 juta ton CPO per tahun. Minyak kedelai yang hasil pertanian utama Eropa, AS, dan Amerika Selatan membutuhkan 40,5 persen dari 232,4 juta hektar.
Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Erik Satrya Wardhana mengatakan, penolakan AS tersebut merupakan gempuran tahap ketiga kampanye negatif industri kelapa sawit. Gempuran pertama dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berafiliasi dengan LSM asing. Gempuran kedua adalah aksi kelompok konsumen yang memboikot bahan mentah.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, pemerintah akan segera menyampaikan bantahan terkait dengan tudingan produk CPO yang dinilai merusak lingkungan oleh AS. ”Perwakilan kami di sana sudah mulai berkomunikasi dengan otoritas setempat. Setelah data terkumpul, bantahan akan kami sampaikan secara detail dan rinci,” kata Bayu.
Untuk meyakinkan AS, lanjut Bayu, pihaknya masih menunggu hasil kajian soal tingkat emisi kelapa sawit. Kajian tersebut mengukur tingkat emisi dari sawit terhadap emisi gas rumah kaca Indonesia. ”Saya berharap minggu depan bisa segera diselesaikan dan segera kita laporkan,” ujarnya.
