Pemerintah dan DPR Didesak Tetapkan Suku Bunga Rumah Bersubsidi
Jakarta, Kompas -
”DPR dan pemerintah tidak mengerti bagaimana mendesaknya kebutuhan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Direktur Indonesia Property Watch Ali Tranghanda di Jakarta, Selasa (31/1). Sejak Januari 2012, penyaluran kredit rumah subsidi dalam FLPP perumahan terhenti.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, kemarin, sejumlah anggota Komisi V DPR mendesak pemerintah menyelesaikan perjanjian kerja sama operasional penyaluran kredit rumah subsidi tuntas paling lambat akhir Februari 2012.
Pemerintah, kata Djan Faridz, masih bernegosiasi dengan perbankan untuk penurunan suku bunga kredit rumah subsidi dari 8,15-9,95 persen dengan jangka waktu (tenor) 15 tahun menjadi pada kisaran 6-7 persen.
Saat ini terdapat empat bank badan usaha milik negara yang sedang dalam tahap negosiasi perjanjian kerja sama operasional FLPP, yakni Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri. BNI sanggup menyalurkan kredit rumah subsidi dengan suku bunga 6,35 persen dan BRI 7,12 persen. BTN bertahan pada suku bunga 8,22 persen.
Djan Faridz mengakui, BTN selama ini terhitung paling agresif dalam penyaluran FLPP. Bank lain yang telah menandatangani kontrak penyaluran FLPP cenderung tidak aktif.
”Bank lain menyatakan sanggup dengan komitmen penyaluran 200.000 unit. Dengan BTN atau tidak dengan BTN, penurunan suku bunga tetap jalan,” ujar Djan Faridz.
Wakil Ketua Komisi V DPR Nusyirwan Soejono mengemukakan, Komisi V DPR akan memanggil direksi BTN untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan penurunan suku bunga kredit FLPP.
Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Golkar, Riswan Tony, mengemukakan, ”Kalau BTN tidak bersedia menurunkan suku bunga, lupakan saja BTN. BRI saja sanggup 7,12 persen dan BNI sanggup 6,3 persen.”
Kebijakan penurunan suku bunga kredit rumah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sebesar 10 persen. Penurunan porsi dana penyertaan pemerintah dan perbankan yang semula 62:38 persen menjadi 50:50 persen juga akan memperbanyak penyaluran FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yakni dari 177.800 unit menjadi 219.000 unit tahun ini.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengemukakan, penundaan FLPP yang terlalu lama akan menimbulkan kerugian, tidak saja pengembang berhenti, tetapi juga konsumen mengalami kerugian dari kebijakan ini.
Menanggapi hal itu, Djan Faridz mengemukakan, penundaan satu bulan tidak akan merugikan rakyat.
