Semen Baturaja Bisa ke Bursa
Penawaran saham perdana kepada publik (initial public offering/IPO) Semen Baturaja diluluskan karena perusahaan ini butuh tambahan dana untuk membangun pabrik semen baru. Sementara IPO PTPN VII dan Perum Pegadaian akan diputuskan hingga syarat yang ditetapkan terpenuhi.
”Semen Baturaja akan IPO maksimum 35 persen. Tujuan penggunaan dananya untuk pengembangan perusahaan. Untuk itu, kami sudah menyetujui berbagai hal terkait RDI (Rekening Dana Investasi) dan lahan yang ada di PT KA (Kereta Api),” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (31/1), seusai memimpin Rapat Koordinasi Komite Privatisasi. Rapat dihadiri Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Hatta mengumumkan, dari sembilan BUMN yang diusulkan Menteri BUMN untuk privatisasi, hanya lima BUMN yang mendapatkan rekomendasi Komite Privatisasi. Selain Semen Baturaja, juga PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau Inti dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero) atau Insan. Lalu, PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas dan Bank Tabungan Negara (BTN).
PT Inti direkomendasikan menerbitkan saham baru dan akan dikerjasamakan dengan BUMN lain dalam penjualan strategis sehingga Indonesia memiliki industri telekomunikasi nasional yang lebih berkembang.
Sementara untuk Iglas, pemerintah menginginkan perusahaan ini menjadi anak usaha dari BUMN lain sehingga tindakan yang dibutuhkan adalah akuisisi oleh BUMN lain. Adapun untuk BTN, pemerintah memberikan izin untuk penerbitan saham baru (rights issue).
Dahlan Iskan menjelaskan, dana yang diperoleh PT Semen Baruraja dari proses IPO akan digunakan untuk mendirikan pabrik semen baru yang berlokasi 200 kilometer ke arah Lampung dari posisi pabrik semen yang ada sekarang. Pabrik baru itu akan berkapasitas 1,5 juta ton per tahun, atau lebih besar dari kapasitas pabrik yang sudah ada, yakni 1,25 juta ton per tahun.
”Dengan tambahan dana dari IPO ini, kami juga akan mendorong kenaikan kapasitas pabrik pertama dari 1,25 juta ton per tahun menjadi 1,5 juta ton per tahun sehingga total kapasitas produksinya menjadi tiga juta ton per tahun,” kata Dahlan.
Secara terpisah, pengamat pasar modal Yanuar Rizky menilai, hingga kini arah BUMN belum jelas. Seharusnya privatisasi jadi agenda mewujudkan arah penyaluran dana ke sektor produktif yang digerakkan BUMN dari pendanaan melalui bursa, sekaligus memperbesar investasi masyarakat lokal ke pasar modal.
”Arah strategis BUMN belum ada. Pasarnya tidak disiapkan untuk bisa diserap pasar hanyalah strategic placement dengan mekanisme IPO,” kata Yanuar.
Menurut Dahlan, Perum Pegadaian tetap dilindungi pemerintah agar tetap bisa memberikan layanan khusus kepada masyarakat. ”Pegadaian ditunda IPO-nya mengingat Pegadaian untuk rakyat kecil yang sangat butuh dana,” ujar Dahlan.
Dahlan mengungkapkan, Hatta dan Agus menyampaikan pandangan kritis. Pegadaian jangan sampai jatuh ke perusahaan-perusahaan yang orientasinya melulu laba sehingga misi pemerintah menolong orang kecil terhambat.
