Warga Miskin Kesulitan Mengakses Jamkesmas

MAKASSAR, KOMPAS - Kendati pemerintah telah menggulirkan jaminan kesehatan masyarakat ataupun jaminan kesehatan daerah, masih ada warga miskin yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan. Penyebabnya, minimnya informasi dan buruknya pendataan.

Jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) adalah upaya pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi warga miskin. Mereka yang belum ditanggung oleh jamkesmas akan dibiayai jaminan kesehatan daerah (jamkesda). Namun, pelaksanaan di daerah tidak mulus.

Sarah (20), warga Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, mengatakan tidak memiliki jamkesmas ataupun jamkesda. ”Keluarga kami tinggal 30 tahun di Makassar, tetapi tidak mendapat jamkesmas,” katanya di Makassar, Rabu (1/2).

Sarah adalah anak kedelapan dari sembilan bersaudara. Ibunya, Rohani, meninggal karena gagal ginjal dan tidak mendapatkan pengobatan karena tidak punya biaya. Ayahnya, Yudding (66), tukang becak. Menurut Sarah, dia sudah mengadu ke RW, RT, hingga kelurahan.

Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Rahmat Jaya mengatakan, jamkesmas di Sulsel menjamin pembiayaan bagi 2,4 juta warga miskin. Mereka yang tidak berada dalam daftar ini dijamin oleh jamkesda. Untuk tahun 2012, Pemprov Sulsel melalui dinas kesehatan mengalokasikan Rp 284 miliar untuk biaya kesehatan sekitar 4,6 juta warga miskin.

Rahmat mengatakan, jamkesmas diberikan berdasarkan data yang divalidasi dan ditandatangani kepala daerah lalu disahkan Kementerian Kesehatan. ”Kami berharap pendataan di tingkat desa akurat,” katanya.

Pengajuan jamkesda mudah. Warga hanya perlu menunjukkan KTP dan kartu keluarga ke tempat pelayanan kesehatan.

Tak terserap

Di Kabupaten Sukabumi, dana Jamkesmas 2011 tak terserap Rp 4 miliar. Di lain sisi, pemda menanggung beban relatif besar untuk mencairkan jamkesda.

”Pertengahan Januari lalu, kami baru mengembalikan dana jamkesmas Rp 4 miliar ke pemerintah pusat karena tak terserap. Total anggaran untuk Kabupaten Sukabumi Rp 14 miliar. Dari jumlah itu terpakai Rp 9 miliar untuk jaminan persalinan dan Rp 1 miliar untuk jamkesmas,” kata Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Ujang Zulkifli, Rabu.

Di lain pihak, pemda melalui APBD Kabupaten Sukabumi dan APBD Jabar menanggung jamkesda Rp 15 miliar hingga Oktober 2011. Seluruh dana habis terserap dan menyisakan utang kepada rumah sakit untuk bulan November dan Desember.

”Masalahnya terletak pada ketidakakuratan data penerima jamkesmas yang jadi patokan pemerintah pusat. Berdasarkan data tahun 2008, penerima jamkesmas di Kabupaten Sukabumi 820.000 jiwa. Sedangkan berdasarkan data Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan daerah, penerima jamkesmas seharusnya lebih dari 1 juta orang,” kata Ujang.

Ujang menyatakan, pemerintah pusat harus segera memutakhirkan data penerima jamkesmas untuk mengurangi beban pemerintah daerah.

Direktur RSUD Sekarwangi Rini Kusumaningrum membenarkan, Pemkab Sukabumi menunggak untuk tagihan November dan Desember 2011, serta Januari 2012. Tagihan itu Rp 400 juta-Rp 700 juta per bulan.(SIN/HEI)