Dukungan di Bawah 10 Persen, Anas Harus Ditindak

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengambil sikap tegas jika dukungan publik untuk Partai Demokrat terus menurun di bawah angka 10 persen. Tindakan tegas itu harus dilakukan tanpa menunggu proses hukum.

"Sekarang (dukungan publik) baru 13 persen. Kalau menyentuh angka 10 persen, tidak perlu menunggu proses hukum, tidak perlu menunggu Dewan Kehormatan, partai harus mengambil tindakan yang konkret. Apa langkahnya, kita serahkan pada DPP," kata Hayono di Kompleks DPR, Senin (6/2/2012).

Seperti diberitakan, dukungan publik terhadap Partai Demokrat terus menurun jika melihat hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Pada Januari 2011, Partai Demokrat masih mendapat dukungan 20,5 persen responden. Pada Juni, dukungan turun menjadi 15,5 persen dan Oktober 16,5 persen. Pada survei terakhir, Januari-Februari 2012, dukungan itu kembali turun menjadi 13,7 persen. Setidaknya, dari 1.200 responden yang berasal dari 33 provinsi, 13,7 persen saja yang masih memilih Partai Demokrat.

LSI menengarai, kasus suap proyek wisma atlet SEA Games menjadi pemicu turunnya dukungan masyarakat. Apalagi saat ini semakin banyak masyarakat yang mengetahui skandal suap wisma atlet. Hayono pun—meski tak secara tegas menyebut—menilai menurunnya dukungan itu lantaran Ketua Umum Anas Urbaningrum terseret dalam kasus wisma atlet SEA Games. Menurut Hayono, jika DPP tidak sanggup mengatasi permasalahan itu, Dewan Pembina harus turun tangan. Pasalnya, akan sangat sulit untuk meningkatkan dukungan jika pendukung yang telah ada terus menurun.

Hayono juga mengatakan, tindakan tegas tanpa menunggu proses hukum pun perlu dilakukan. Sebab, jika melihat penanganan kasus suap cek perjalanan ketika pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, baru setelah beberapa tahun Miranda Swaray Goeltom ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "Memang situasinya sulit bagi partai. Tapi menurut saya, patokannya 10 persen. Itu batas psikologis. Kalau dibiarkan terus-menerus turun, ini tidak bertanggung jawab namanya," kata Wakil Ketua Komisi I itu.

Hayono menambahkan, partai juga harus memberi tindakan tegas terhadap dugaan politik uang ketika pemilihan Ketua Umum dalam kongres Partai Demokrat di Bandung. "Tanpa harus menunggu proses hukum partai, sudah bisa mengambil tindakan kepada siapa pun yang melanggar. Partai ini kan diniatkan menjadi partai yang bersih sehingga tidak boleh ada money politic. Kita tidak ingin Demokrat dengan proses yang kotor melahirkan pemimpin yang kotor," kata dia.