Menpera: Saya Tidak Mempersulit Rakyat!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengaku tidak bermaksud mempersulit masyarakat terkait belum tercapainya kesepakatan besaran suku bunga kredit rumah bersubsidi melalui skim FLPP.

"Saya ini tidak mempersulit masyarakat. Tapi, yang merasa dipersulit adalah pengembang. Saya, namanya Menpera, mengurusi rakyat, bukan pengembang. Kalau mau mengadu soal industri konstruksi, silakan ke Kementrian Pekerjaan Umum," kata Djan Faridz kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (10/2/2012).

Djan Faridz menambahkan, bila pengembang merasa dirugikan karena fasilitas kredit yang biasa didapatkan terhambat, mereka bisa pindah ke bank lainnya.

"Bohong kalau pengembang itu bilangnya rugi. Rakyat tidak masalah, yang masalah itu pengembang dan perbankan," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, para pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan Realestat Indonesia (REI) kembali "menjerit" di hadapan Komisi XI DPR RI, dan menyampaikan kerugian yang diderita pihaknya lantaran program rumah bersubsidi tak kunjung dilanjutkan.

"Data sampai kemarin, sudah 23.000 unit akad rumah terhenti untuk 7 Provinsi. Belum termasuk laporan daerah lainnya. Kerugiannya mencapai Rp 1,61 triliun," kata ketua DPP Apersi, Eddy Ganefo, seusai ditemui dari rapat dengar pendapat dengan komisi XI DPR RI, di Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Para pengembang yang mencatatkan kerugiannya ini, kata Eddy, berada di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Riau, dan Sumatera Selatan.

"Segera sajalah program ini dimulai kembali. Karena pengembang kami hampir semuanya bergerak di rumah subsidi. Hanya sekian persen saja di rumah komersil," katanya.