Jokowi Jangan Tinggalkan Solo

Kompas.com - 11/02/2012, 16:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Joko Widodo atau akrab dipanggil Jokowi kian ramai disebut menjelang Pilkada DKI Jakarta. Ketika sebagian orang berharap Wali Kota Solo itu menjadi kepala daerah di Jakarta, sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin A Tamagola, justru berpendapat lain. Menurut dia, Jokowi lebih pantas menjabat di Solo karena telah dekat dengan masyarakat di sana. Oleh karena itu, menurut Tamrin, Jokowi jangan meninggalkan kedekatannya denga masyarakat Solo.

"Saya tidak setuju orang yang sukses di tingkat lokal naik ke tingkat yang lebih tinggi, apakah sebagai gubernur atau tingkat presiden. Karena yang harus dilayani dan dibela habis itu rakyat akar rumput di daerah. Wali kota itu orang yang paling dekat dengan rakyat," ujar Tamrin, di Jakarta, Sabtu (11/2/2012).

Menurut dia, jabatan wali kota adalah jabatan strategis, di mana tak semua wali kota mampu merakyat. Namun, Jokowi telah menunjukkan prestasi itu. Ia menjadi kebanggaan warga Solo dan teladan di mata tokoh lainnya.

"Jabatan paling strategis sekarang yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah wali kota. Jadi Jokowi tetap di Solo saja. Saya menulis di twitternya, 'bapak itu paling bagus di Solo. Jangan ke mana-mana. Makin dekat dengan rakyat lebih bagus'," jelasnya.

Sementara itu, ditemui terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo mengakui pihaknya telah melihat berbagai survei mengenai popularitas Jokowi untuk masuk dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun, kata dia, PDI-P tak mau terburu-buru memutuskan. Diperlukan perhitungan dan strategi jika Jokowi akan mencalonkan sebagai kepala daerah di DKI Jakarta.

"Akan sangat sayang kalau Pak Jokowi hanya sekadar calon saja. Kita mencalonkan seseorang jadi gubernur, kan harus menang. Kalau sekadar mencalonkan dan dia kalah, kan lebih baik dia ditempatkan di tempat lain yang kemungkinan bisa menang," jelas Tjahjo.

Menurut dia, PDI-P mengukur kemungkinan seberapa jauh Jokowi dapat memperoleh kemenangan di Pilkada DKI. Meski nama Jokowi termasuk dari deretan tokoh yang dipandang sebagai pemimpin yang dibanggakan kalangan masyarakat, saat ini, kata dia, PDI-P juga tengah membahas kemungkinan kerja sama dengan partai lain. Namun, ia tak menyebut nama partai itu.

Ia berharap dengan adanya koalisi partai, estimasi calon PDI-P untuk menang di Pilkada DKI semakin besar. "Kita tunggu, itu kan bagian dari strategi partai. Kalau Jokowi bisa kita calonkan, harus kita hitung dulu. Kasihan dong kalau sekadar mencalonkan. Jadi partai bukan masalah siap dan tidak siap, tapi tunggu saja keputusannya," pungkas Tjahjo.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau