SBY: Rekomendasi Pansus Orang Hilang Dilaksanakan

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah tetap menjalankan empat rekomendasi Panitia Khusus Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998 yang disetujui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada September 2009.

Kejaksaan Agung, misalnya, telah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR. Sayangnya, Kepala Negara tak merinci tindak lanjut tersebut. "Jaksa Agung silakan nanti menjelaskan bagaimana itu semua, dan apa yang dihasilkan," kata Presiden pada acara silaturahim dengan jurnalis Istana Kepresidenan di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/2/2012).

Pada September 2009, Pansus merekomendasikan Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Presiden dan segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait juga direkomendasikan segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.

Selain itu, Pansus juga merekomendasikan Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang, serta meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Terkait kasus-kasus pelanggaran HAM, Presiden mengaku menerima permintaan dari berbagai pihak agar dirinya menetapkan kasus-kasus tertentu sebagai pelanggaran berat HAM. Ditegaskannya, dirinya tak memiliki kewenangan menetapkan suatu kasus sebagai pelanggaran HAM berat. "Ini ditetapkan oleh pengadilan. Yang berhak menyelidiki itu adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Manakala hasil penyelidikannya positif ada pelanggaran berat HAM, maka pengadilan yang menetapkannya sebagai pelanggaran HAM berat," kata Presiden.

Sebelumnya, mantan Ketua Pansus Penghilangan Aktivis pada 1997-1998 Effendi MS Simbolon menilai, Presiden tak memiliki kemauan politik untuk menegakkan HAM. Hal ini terbukti sampai sekarang belum juga membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc terkait kasus penghilangan aktivis 1997-1998. Padahal, DPR merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. "Jika Presiden sungguh-sungguh, seharusnya segera menerbitkan keppres untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dan menindaklanjuti dengan penyidikan. Namun, harapan itu sudah pupus buat saya," kata Effendi.