Dahlan Iskan: Jakarta Lloyd to Breathe Again

Kompas.com - 17/02/2012, 16:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - State enterprises minister Dahlan Iskan said state-owned shipping company PT Djakarta Lloyd would lease a "handy max" ship from Japan to ship coal to state-owned electricity company PT PLN, enabling the company to "breathe" again.

The minister said here on Friday that the Japanese ship owner expressed his willingness to lease out his ship, which has a 50,000 ton cargo capacity. "They trusted me to be leased out to PT Djakarta Lloyd."

He said, according to the plan, the ship would carry 1.5 tons of coal ordered by PT PLN from Tarahan in Lampung to Sibolga in Sumatra. Dahlan did not reveal the name of the Japanese company that would lease out the ship, nor the cost PT Djakarta LLoyd has agreed to pay.

Dahlan, who is former president director of PT PLN, said the Japanese company has a management partner in Indonesia. "The leasing agreement is now still being processed and hopefully, in the next three or four months, the ship will be operational."

Further, Djakarta Lloyd has had liquidity problems, becoming insolvent and unable to pay its debts, including salaries of its employees. The company’s debt has swelled to Rp1.27 trillion, in addition to a sub-loan agreement of Rp3.58 trillion.

Of note, the company has suffered losses since 2006 and the loss is estimated to have reached Rp1.1 trillion by 2010. The state enterprises ministry and the House of Representatives are still seeking a solution to the problem and are considering three options.

The first option is merging the indebted company with another state-owned company; postponing the repayment of its debts through an agreement with creditors with the settlement expected to be completed in 20 to 27 years; or liquidating or selling the company’s assets to pay its employees, taxes and creditors.

Dahlan said it was difficult to settle the company’s debts, as it is still facing a lawsuit and its ships have been confiscated by creditors. "The company’s debt burden is now around Rp3 trillion, but could reach Rp6 trillion. So, if the company has to be shut down and has to pay the debt, it would be better setting up a new company as well."

After securing a lease, the minister said he hoped the company would soon settle the payment of the salaries of its employees, which has been delayed for the past 10 months. Regarding the possibility of laying off employees, the minister said employee severance payments could come from the proceeds of the sale of the assets.

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau