Pesawat Presiden Sudah Dipesan, tapi Masih Dipersoalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah lagi-lagi dikritisi. Kali ini pembelian pesawat Kepresidenan 737-800 Boeing Business Jet 2. Pesawat ini sudah dipesan dan dibuat bahkan akan diantar pada Agustus 2013 . Namun, sebagian masyarakat tampaknya masih belum menyetujui pembelian itu.

Ini tampak dari rencana Tim Advokasi Koalisi APBN Untuk Kesejahteraan Rakyat yang akan mensomasi Presiden RI, Pimpinan DPR RI, diantaranya Ketua, Wakil Ketua hingga anggota Badan Anggaran, Menteri Sekretaris Negara RI dan Menteri Keuangan RI. Rencananya somasi tersebut akan dibacakan pada Minggu ( 19/2/2012 ) siang ini, di Jakarta.

Dalam tim tersebut tergabung Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (Prakarsa), Perkumpulan Inisiatif, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK).

Sebelumnya Kementerian Sekretariat Negara (Kemsesneg) menegaskan, pembelian pesawat Kepresidenan 737-800 Boeing Business Jet 2 seharga 91 juta dollar AS lebih efisien ketimbang mencarter pesawat komersil.

Biaya carter pesawat pesawat Kepresidenan per tahun bisa 18 juta dollar AS atau setara dengan Rp 162 miliar. Dalam 5 tahun, biaya carter demgan perhitungan kenaikan tarif 10 persen per tahun bisa mencapai 89,5 juta dollar AS.

Kalau punya pesawat sendiri, maka penghematan dalam 5 tahun bisa 32.136.121 dollar AS. Rinciannya, membeli pesawat seharga 91.209.560 dollar AS, biaya perawatan dan operasional 36.533.357 dollar AS, biaya depresiasi 10.423.949 dollar AS. Jika ditotal biaya itu semua menjadi 138.166.867 dollar AS.

"Namun, kami memiliki aset pesawat atau nilai buku sebesar 80.785.610 dollar AS. Dengan demikian, penghematan selama 5 tahun mencapai 32.136.121 dollar AS," sebut Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Lambock V Nahattands, di Kemsesneg, Jakarta, Kamis ( 9/2/2012 ).

Lagi pula, menurut penuturan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Negara, Senin ( 13/2/2012 ), pesawat itu memang dibeli karena memang diperlukan bukan untuk kepentingan pribadi dirinya. "Saya pikir memang perlu. Saya tahu baru akan selesai 2013 . Yang menggunakan nanti, presiden setelah saya. Bisa terbang sambil memberi perintah di manapun presiden berada," jelas Presiden SBY.