Emir Moeis: Jangan Samakan OJK dengan BPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis berharap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan harus benar-benar orang yang profesional. Untuk menjaga itu, proses pemilihan pun tidak dimulai oleh DPR, tetapi dimulai oleh panitia seleksi yang diketuai Menteri Keuangan.

"Yang penting OJK enggak boleh disamakan dengan BPK atau gimana. Kalau BPK political heavy-nya masih akan lebih berat. Kalau OJK ini mesti benar-benar profesional. Saya cenderung tidak melihat garis-garis politik atau bagaimana, deh," ujar Emir, di Jakarta, Selasa (21/2/2012).

Menurut Emir, cara menjaga agar pemilihan anggota DK OJK tidak sarat dengan kepentingan politik adalah dengan proses pemilihan yang dimulai dengan panitia seleksi. Panitia ini terdiri dari sembilan anggota yang terdiri dari perwakilan pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat. Setelah melalui panitia, sebanyak 21 calon anggota DK OJK terpilih akan diserahkan kepada Presiden. Presiden lalu akan memilih 14 calon untuk diserahkan ke DPR.

"Kita, kan, nanti terima tinggal 14 calon. Justru kita, kan, serahkan ke pansel (panitia seleksi) dan pemerintah. Kalau dari awal oleh DPR penuh, nanti jadi enggak bonafide, sarat politik," kata Emir.

Tadinya, lanjut Emir, sempat ada ide bahwa pemilihan anggota DK OJK semua berada di DPR. Akan tetapi, beberapa anggota tidak menyetujuinya."Beberapa termasuk saya bilang enggak, kita minta saja nanti dari Presiden. Tadi dari 7 calon, 21 calon, tetapi akhirnya sepakat 14 calon (yang akan diserahkan ke DPR), deh," katanya.

Senin kemarin, panitia seleksi pemilihan calon anggota DK OJK telah mengumumkan 87 nama yang lolos seleksi administratif sebagai tahap pertama dari empat tahap yang akan dilalui calon anggota. Tiga tahap lainnya yang akan dilalui adalah seleksi kapabilitas, seleksi kesehatan, dan seleksi kompetensi.