Kepada Wapres, Gubernur Jatim Akui Sulit Menutup Dolly

KEDIRI, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku sulit memberantas kehidupan seks di lokalisasi Dolly di Surabaya. Hal itu disampaikan Soekarwo saat memberi sambutan dalam Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (21/2/2012).

Kepada Wakil Presiden Boediono dan para tamu undangan yang hadir di acara itu, Soekarwo mengatakan setidaknya ada 7.217 wanita pekerja seks (WPS) yang tersebar di 44 lokalisasi di beberapa kota/kabupaten di Jatim. Pemerintah daerah, kata Soekarwo, berupaya membina para WPS tersebut dengan pelatihan kewirausahaan yang bertujuan agar mereka tak lagi berkecimpung dalam jual beli seks.

"Pak Wapres, para WPS itu kita (beri) diklat wirausaha, kita modali uang Rp 3 juta untuk berhenti. Kita juga bekerja sama dengan dai untuk menyadarkannya," kata Pakde Karwo, sapaan Soekarwo.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jatim terus melakukan penertiban untuk mengurangi jumlah WPS. Penutupan terakhir dilakukan di tiga lokalisasi di Blitar. Penutupan berikutnya direncanakan di dua lokalisasi di Kabupaten Tulungagung.

Bagaimana dengan Dolly yang sudah terkenal sebagai lokalisasi terbesar di Surabaya itu? Untuk yang satu ini, Soekarwo menyatakan kesulitan dalam menutup lokalisasi yang menampung 200 WPS itu. Ini dikarenakan para mucikari di sana merupakan perangkat pemerintahan. "Sulit karena (pejabat) RT dan RW-nya mucikari," kata Soekarwo yang disambut tawa para undangan.

Hal itu menjadi penting untuk disampaikan kepada Boediono karena, menurut Soekarwo, demi mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia. "Ini (masalah) kecil Pak Wapres, tetapi juga penting. Demi terwujudnya kesejahteraan," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia berharap upayanya mengurangi WPS ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, terlebih menjadi bahan pembahasan dalam Mukernas PPP ini.