Blitar, Kompas -
Demikian mengemuka dalam temu wicara Wakil Presiden Boediono dengan kelompok swadaya masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, penyuluh Keluarga Berencana, kader Pos Pelayanan Terpadu, dan penerima kredit usaha rakyat, Selasa (21/2), di Blitar, Jawa Timur.
Hadir mendampingi Wapres, Ny Herawati Boediono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, serta Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf.
Dalam temu wicara itu, salah seorang ketua kelompok swadaya masyarakat PNPM Mandiri, Lis Suprihatin, meminta perbankan bersedia menyalurkan CSR dalam bentuk PNPM Mandiri. Usulan itu pun didukung Wapres.
”Saya mengharapkan partisipasi BUMN (badan usaha milik negara) untuk menggunakan PNPM sebagai pola penyaluran CSR karena (PNPM) ini terbukti akuntabel,” kata Wapres.
PNPM Mandiri, menurut dia, merupakan program andalan pemerintah untuk menjangkau masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Kunci keberhasilan program ini terletak pada kerja sama dan inisiatif masyarakat. Masyarakat bergotong royong merencanakan program secara demokratis, melaksanakannya bersama, serta turut mengawasi pelaksanaannya.
Pemerintah, menurut Wapres, berkomitmen meneruskan program tersebut hingga 2014. ”Presiden mengatakan akan meneruskan program PNPM sampai akhir pemerintahan,” katanya.
Ia juga berharap, pemerintahan yang akan datang dapat melanjutkan dan meningkatkannya karena hasilnya baik. Hasilnya antara lain desa makin andal, mandiri, dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Selain hasil nyata berupa peningkatan infrastruktur, PNPM Mandiri juga berperan meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama kaum perempuan.
Menurut Djoko Kirmanto, BUMN perbankan juga dapat memberikan dukungan bagi PNPM dalam bentuk pinjaman. Hal itu sudah dilakukan di wilayah eks Keresidenan Surakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.