Kemdikbud Akan Deklarasikan Zona Bebas Korupsi
JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan mendeklarasikan sebagai lembaga yang bebas korupsi, didukung kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Rencananya, deklarasi itu akan direalisasikan di tengah perhelatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) yang diselenggarakan 26–28 Februari 2012, di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud, Bojongsari, Depok.
Sekretaris Jenderal Kemdikbud Ainun Naim menjelaskan, deklarasi zona bebas korupsi akan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Mendikbud dengan Ketua KPK, dan antara Mendikbud dengan Ketua BPKP.
Ia mengatakan, kerja sama antara Kemdikbud dengan KPK dan BPKP akan mendorong sosialisasi, tindakan pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi yang lebih gencar.
“Kemdikbud bertekad untuk mencapai penggunaan anggaran yang bersih, transparan dan akuntabel serta menghilangkan inefesiensi di semua unit,” kata Ainun Naim, Kamis (23/2/2012), di Gedung Kemdikbud, Jakarta.
Menurut Ainun, ke depannya, semua kegiatan di kementerian akan mendapatkan pengawasan ketat, namun ada area yang menjadi prioritas perhatian yaitu, pengadaan barang dan jasa, biaya perjalanan dinas, dan anggaran bantuan sosial.
Terkait itu, unit-unit utama khususnya Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) akan dijadikan sebagai zona integritas.
"Sebab, semua pengadaan barang dan jasa ada dalam kewenangan Setjen. Adapun Ditjen Dikti, merupakan unit utama yang mendapat anggaran paling besar dibandingkan dengan unit utama lainnya di lingkungan Kemdikbud," katanya.
