Tarik Polisi dari Mesuji

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta menarik polisi dan tentara dari permukiman warga di Mesuji, Lampung. Penempatan polisi kontraproduktif bagi upaya penyelesaian sengketa lahan di kawasan tersebut.

Demikian disampaikan Deputi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin melalui siaran pers, Senin (27/2/2012).

Dalam siaran pers itu, Iwan yang juga bagian humas Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Rakyat menyatakan, polisi dan tentara memblokade jalan ke lokasi permukiman.

"Tindakan itu dinilai melanggar HAM. Kami mendesak pemerintah segera menarik polisi dan tentara dari permukiman warga," tulisnya.

Sekber juga menyesalkan upaya Pemkab Mesuji menggusur warga dari wilayah yang dikenal sebagai Register 45. Pemkab Mesuji juga dinilai lebih berpihak pada investor dibandingkan pada warga. "Bupati Mesuji mendukung kehadiran PT BSMI yang ditolak warga," tuturnya.

Langkah-langkah pemerintah di lapangan menunjukan ketidakseriusan menyelesaikan kasus tersebut. Rekomendasi dari tim gabungan pencari fakta (TGPF) Mesuji dan Komnas HAM tidak dijalankan.

"Kondisi hari ini semakin mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak punya niat dan keberanian untuk menyelesaikan kasus tersebut karena rekomendasi tahapan penyelesaian sudah tersedia, Pemerintah tersandera oleh kekuatan modal sehingga usulan-usulan untuk keadilan masyarakat diabaikan," ujarnya.