IMF Sebaiknya Jangan Turun Tangan Dulu

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia dan sebagian besar anggota negara-negara G-20, menghendaki agar komitmen yang disiapkan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menolong benua Eropa sebaiknya tidak digunakan secara terburu-buru.

Negara-negara Eropa masih memiliki kemampuan keuangan untuk menopang masalah utang Yunani sehingga komitmen IMF sebesar 500 miliar dollar AS tidak perlu dicairkan segera.

Demikian laporan Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo, dari Mexico City, Senin (27/2/2012), seperti disarikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dari Jakarta dalam siaran pers. Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan G-20 yang dihadiri Agus tersebut berlangsung pada 25-26 Februari 2012.

Dalam siaran pers disebutkan, Indonesia dan negara-negara G-20 sepakat agar sumber keuangan IMF ditingkatkan sebagai bagian dari dana penyelamatan keuangan global (global financial safety net). Ini perlu untuk mengantisipasi dan menangani krisis yang dialami anggota IMF.

Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan G-20 (FMCBG) mendiskusikan berbagai opsi penambahan sumber keuangan IMF, di antaranya implementasi kesepakatan reformasi kuota tahun 2010 yang diharapkan terealisasi pada tahun 2012. Selain itu, perlu juga dibuka koridor pinjaman bilateral negara anggota IMF.

Untuk mengatasi terjadinya berbagai risiko sistemik baru, termasuk menurunkan risiko keuangan, FMCBG menyepakati berbagai agenda reformasi regulasi keuangan seperti Base l, II, dan III, peningkatan regulasi, dan pengawasan atas aktifitas shadow banking, serta reformasi operasional pasar derivatif OTC (over the counter). Selain itu, mereka juga meminta Financial Stability Board (FSB) untuk memonitor implementasinya.

Dalam mengatasi volatilitas harga komoditas dan energi, FMCBG meminta berbagai lembaga multilateral menyampaikan rekomendasi dampak volatilitas harga terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia yang menjadi ketua bersama kelompok kerja komoditas dan energi, mendorong negara-negara G-20 untuk melakukan koordinasi kebijakan makro ekonomi dan pengawasan untuk tercapainya stabilitas harga komoditas dan pembatasan perdagangan spekulatif.