Akbar Faisal: Jangan Akal-akalan Naikkan BBM

Kompas.com - 29/02/2012, 02:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal, berharap tidak ada kepentingan politik yang menunggangi rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak.

"Jangan ada lagi akal bulus pemerintah soal kenaikan harga BBM, misalnya dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) seperti waktu sebelumnya," kata Akbar dalam pidato singkatnya ketika menerima penghargaan sebagai Politisi Oposisi Pemerintah Paling Berpengaruh dari Charta Politika, Selasa (28/2/2012) malam, di Jakarta.

Akbar mengatakan, sebelumnya kenaikan harga BBM telah dikaji oleh Tim Kajian Program Pembatasan BBM Subsidi yang diketuai oleh Anggito Abimanyu. Tim tersebut sempat mengeluarkan opsi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 500 per liter. Tetapi, kata Akbar, hasil kajian tim yang terdiri dari tiga universitas itu tidak dipakai. Ia menegaskan, Fraksi Hanura tidak setuju terhadap kenaikan harga BBM karena pemerintah ragu-ragu sehingga agak terlambat dalam mengambil keputusan.

Menurut Akbar, jika memang harga BBM tetap dinaikkan, maka tidak perlu ada pemberian bantuan kepada masyarakat, seperti model BLT yang diberikan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2009. "Kami tidak setuju terhadap kenaikan (harga BBM) dan lebih tidak setuju lagi jika ada embel-embel di belakangnya," tegas Akbar.

Rencana kenaikan harga BBM disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Rencana ini harus dilakukan karena pemerintah harus menyesuaikan dengan harga minyak dunia, sekaligus memberikan isyarat tentang wacana untuk memberikan BLT kepada masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM.

"Harga BBM harus disesuaikan dengan tepat. Masyarakat yang kena dampak, masyarakat miskin, harus diberi bantuan langsung, bantuannya bisa kita pikirkan (apakah seperti) yang dulu pernah kita lakukan atau kita modifikasi tambahan-tambahan baru yang memang tepat," kata Presiden ketika memberikan pengantar pada sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Rabu (22/2/2012).

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau