Panwaslu Persoalkan Dokumen Dukungan
Selain karena banyak dukungan fiktif, dukungan ganda, dan KTP ganda, hanya sedikit warga yang datang saat verifikasi faktual.
Menurut Panwaslu, temuan itu diperoleh dari hasil pemantauan verifikasi dokumen dukungan calon perseorangan yang tengah dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
”Saat ini, PPS sudah hampir menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Namun, masih ada sejumlah kelurahan yang belum selesai diverifikasi,” kata Ramdansyah, Ketua Panwaslu DKI Jakarta, di kantor Panwaslu, Jakarta Pusat, Selasa (28/2).
Menurut Ramdansyah, dari hasil rekapitulasi sementara yang dilakukan PPS, kedua calon gubernur jalur perseorangan ini bisa kehilangan banyak suara.
Pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin menyerahkan 496.155 fotokopi KTP pendukung, tetapi yang lolos administrasi hanya 202.492.
Sementara itu, pasangan Hendardji Supandji-Achmad Riza Patria, dari 666.196 fotokopi KTP pendukung, yang lolos administrasi hanya 328.527.
Untuk pasangan Faisal-Biem, misalnya, dari 81.675 pendukung di Jakarta Selatan, dukungan ganda tercatat sebanyak 18.323, KTP ganda 12.384, bukan kelurahan 2.056, dan lain-lain 10.639 KTP.
Sementara itu, untuk pasangan Hendardji-Riza, dari 76.967 dukungan di Jakarta Selatan, tercatat dukungan ganda 12.059, KTP ganda 1.732, bukan kelurahan 2.391, dan lainnya 9.293.
Namun, Ramdansyah menegaskan, data yang disampaikan masih bersifat sementara karena verifikasi belum selesai. Panwaslu juga belum mendapatkan data dari Jakarta Timur.
”Kami kesulitan mendapatkan data dari KPU Jakarta Timur karena aksesnya ditutup semua. Penutupan akses ini membuat berkas dukungan dari Jakarta Timur sementara ini dimasukkan dalam dukungan yang lolos verifikasi,” tutur Ramdansyah.
Karena tidak mendapatkan akses tersebut, Panwaslu tidak bisa memasukkan data verifikasi faktual.
Untuk itu, Panwaslu akan mempelajari lebih dalam mengenai kesulitan mendapat data dari KPU Jakarta Timur.
”Kami akan mempelajari, apakah ada kesengajaan karena di wilayah lain kami bisa mengakses. Harus ada asas keterbukaan Panwaslu mendampingi,” ujarnya.
Sementara itu, Tosca Santoso, manajer kampanye Faisal-Biem, menilai pernyataan Panwaslu itu berlebihan dan sesungguhnya mereka tidak memiliki kewenangan untuk itu.
”Dengan terus-menerus merilis masalah verifikasi, sepertinya Panwaslu berharap calon perseorangan tidak lolos masuk ke bursa pilkada (pemilu kepala daerah),” ujar Santoso.
Jika memang benar ada dukungan yang kurang, menurut dia, seharusnya yang mengumumkan adalah KPU DKI Jakarta dan itu baru dilakukan tanggal 12 Maret nanti.
”Kami juga sudah siapkan KTP pengganti. Tapi, itu urusan setelah tanggal 12 Maret. Sekarang, yang sebaiknya dilakukan, biarkan PPS dan KPU bekerja dengan tenang,” katanya.
Sementara itu, Hendardji tidak bisa dimintai konfirmasi hingga berita ini diturunkan. Saat dihubungi melalui telepon selulernya, komunikasi hanya masuk ke layanan kotak suara.
Aminullah, anggota KPU DKI Jakarta, juga membantah KPU Jakarta Timur menutup akses untuk Panwaslu.
”Semua boleh mengakses. Tetapi, sebaiknya biarkan kami bekerja dengan tenang dulu sehingga cepat selesai,” kata Aminullah.
KPU DKI Jakarta hingga saat ini terus melakukan rekapitulasi data berkas dukungan hingga 5 Maret mendatang. Kelurahan yang belum menyelesaikan verifikasi faktual di antaranya Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Grogol, dan Kelurahan Petamburan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong jajaran pegawai negeri sipil (PNS) untuk ikut menyosialisasikan pilkada kepada warga.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Fadjar Panjaitan mengatakan, mendekati pelaksanaan pilkada pada 11 Juli mendatang, PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diharapkan bisa berperan memberikan penjelasan kepada warga. Sebab, ada kekhawatiran warga masih belum mengetahuinya.
”Minimal menjelaskan kepada warga di sekitar lingkungan tempat tinggal masing-masing mengenai penting dan strategisnya proses seleksi kepemimpinan di Provinsi DKI Jakarta untuk lima tahun ke depan,” kata Fadjar seusai melantik 23 pejabat eselon III di Balaikota DKI Jakarta.
Ia menambahkan, peran aparatnya diharapkan semakin menumbuhkan partisipasi dan keinginan warga DKI Jakarta untuk menyukseskan pilkada yang kedua kalinya di Ibu Kota. Sebab, kesuksesan pilkada adalah salah satu sarana penting untuk keberlangsungan penyelenggaraan pembangunan di Jakarta.(ARN/MDN)
