Warga Register 45 Ajukan Tiga Tuntutan

MESUJI, KOMPAS.com — Warga yang mendiami kawasan hutan Register 45 Mesuji, Lampung, mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah terkait polemik sengketa agraria yang tengah terjadi.

Situasi di Register 45 kembali memanas seiring akan dilakukannya penggusuran warga oleh pemerintah daerah.

Ketua Lembaga Adat Megou Pak, Wan Mauli, yang mengoordinasi warga, Jumat (2/3/2012), mengungkapkan, tuntutan pertama adalah pengusutan atas oknum-oknum lembaga swadaya masyarakat atau lembaga adat yang telah memperjualbelikan tanah di kawasan Register 45 Mesuji.

”Kedua, pengusutan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat dalam penggusuran rumah-rumah warga (di daerah Tugu Roda, Sungai Buaya) tahun lalu. Ketika itu, tanpa ampun, aparat merobohkan masjid, pura, rumah warga, serta merampas hasil panen singkong mereka,” tuturnya.

Tuntutan ketiga, yaitu penyelesaian akar konflik agraria terkait obyek tanah di Register 45 Mesuji. ”Kami meminta pengukuran ulang HGU perusahaan (PT Silva Inhutani Lampung). Luas HGU yang sah menurut lembaga adat kami adalah 33.500 hektar, bukan 43.100 hektar. Untuk itu, kelebihannya tolong dikembalikan kepada warga,” tuturnya.

Saat ini ribuan warga dari sejumlah daerah menduduki kawasan Register 45 Mesuji. Meski ada peringatan agar mereka segera angkat kaki dari kawasan hutan itu, warga tetap nekat bertahan.