DKI Perlu Figur Andal

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta mendatang harus figur pemimpin yang andal, yang mampu melobi pemerintah pusat ataupun wilayah sekitar, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, untuk menyinergikan penyelesaian berbagai masalah yang kompleks dan kronis di Ibu Kota.

Demikian salah satu poin diskusi bertema ”Untuk Jakarta Lebih Baik”, yang diadakan Okezone.com di Galeri Kafe Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (3/3/2012). Pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta dijadwalkan pada 11 Juli 2012.

Hadir sebagai pembicara adalah pengamat perkotaan Yayat Supriyatna, sejarawan JJ Rizal, serta pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Hadir juga anggota DPR dari Partai Golkar, Tantowi Yahya, dan anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional, Wanda Hamidah.

Yayat mengingatkan, persoalan yang dihadapi Jakarta tak bisa diselesaikan sendiri, tetapi butuh kerja sama dengan pemerintah daerah sekitar. Ia mencontohkan masalah kemacetan dan banjir. ”Kalau orientasi gubernur hanya terpusat di Jakarta, persoalan yang dihadapi tidak akan terselesaikan,” ujar Yayat.

Sejauh ini, menurut Yayat, berbagai rencana penyelesaian masalah lintas wilayah tidak pernah terwujud. Kendala lain adalah alokasi anggaran di setiap daerah yang sangat terbatas.

Para pemegang otoritas juga tidak mendalami masalah yang ada dan sering membuat program baru yang tidak berkaitan dengan perencanaan yang sudah ada, seperti rencana tata ruang wilayah. Akibatnya, saat menjabat, mereka membuat kegiatan baru yang lebih banyak berorientasi pada jangka pendek.

JJ Rizal berpandangan, pembangunan kota Jakarta selama ini kerap menganggap masyarakat Jakarta bukan sebagai manusia. ”Jakarta seolah milik masyarakat kelas elite saja,” katanya.

Partai politik hati-hati

Sejauh ini, Komisi Pemilihan Umum DKI telah menerima penyerahan dokumen dukungan pencalonan gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan. Pertama adalah pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin. Kedua, pasangan Hendardji Supandji-Achmad Riza Patria.

Sementara itu, hingga kini, belum ada satu partai politik pun yang sudah memastikan pasangan calon yang akan diajukan.

Burhanuddin menduga, partai politik berhati-hati dalam menentukan pasangan calon karena untuk memenangi Pilkada DKI tidak mudah. Sebagai daerah khusus, Jakarta terkena aturan khusus, yaitu pemenangan kepala daerah harus memperoleh suara lebih dari 50 persen.

”Syarat ini tidak mudah sehingga sampai sekarang partai politik belum menentukan calon gubernur yang dijagokan,” ujarnya.

Peta politik antarpartai politik juga semakin rumit karena pemenangan Pilkada DKI terkait pemenangan Pemilu Presiden 2014. Bagaimanapun, gubernur pemenang pasti ditugaskan mendongkrak suara partai pengusungnya dalam Pemilu 2014.

Kondisi ini sekaligus membuat masyarakat Jakarta berada dalam posisi sulit karena tidak bisa mengharapkan gubernur terpilih fokus mengurusi masalah Jakarta. Belum lagi gubernur terpilih juga kerap tersandera oleh tuntutan untuk mengembalikan uang dari para sponsor. Utang budi itu lantas dikembalikan lewat berbagai proyek yang berpihak pada kepentingan kapital.

Tantowi Yahya berjanji, apabila dicalonkan dan terpilih menjadi Gubernur DKI, ia akan memprioritaskan penyelesaian masalah kemacetan dan banjir sebagai program teratas.

Wanda berkeinginan menjadikan Jakarta sebagai kota yang manusiawi dan memanusiakan manusia. Jajaran birokrasi juga akan dibuat menjadi lebih transparan. (Agnes Rita Sulistyawaty)