Lebih Baik Pemodalan Mikro Ketimbang BLT

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Emir Moeis, menilai pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sejak tahun 2005-2008, sering salah sasaran dan tidak tepat guna. Dia lebih menyarankan pemberian permodalan mikro kepada masyarakat.

"Pengalaman saya waktu saya jadi Ketua Banggar (Badan Anggaran), BLT juga nggak menurunkan angka kemiskinan dan juga tidak menurunkan pengangguran. Mulai 2005, 2006 sampai yang 2008 terakhir," ujar Emis kepada Kompas.com, di DPR, Jakarta, Senin (5/3/2012).

Pemberian BLT yang diberikan seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak bisa menurunkan angka pengangguran karena ada yang salah sasaran, tidak tepat guna, dan habis sesaat. Pembagiannya pun juga tidak rata. Jadi, menurut dia, BLT itu tidak menjanjikan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

"Lebih menjanjikan memberikan fasilitas kerja atau peningkatan kerja buat masyarakat," tambah anggota dari Fraksi Partai PDI Perjuangan ini. Dia bilang, lebih baik masyarakat diberikan pancingan daripada ikannya. Emir menyebutkan, dengan adanya pemberian modal mikro maka uang tersebut akan berputar. Sementara jika diberikan BLT maka sekali diberikan akan habis.

"Sedangkan untuk mereka yang paling miskin (atau) papa kan Undang-undang Dasar sudah menyebutkan fakir miskin ditanggung negara. Itu OK diberikan (BLT). Tapi lebih dari itu lebih baik membuka jalan supaya pekerjaan masyarakat lebih berkembang yaitu infrastruktur yang di pedasaan," tegas Emir.

"Kemiskinan turun, pengangguran turun masyarakat lebih sejahtera itu yang diinginkan PDI Perjuangan. Tapi kalau cuma buang-buang duit untuk apa," pungkas dia.

Seperti diwartakan, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada April 2012 mendatang, pemerintah berencana memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150.000 setiap bulan.

"Ini sembilan bulan sejak bulan April. Begitu diumumkan, maka bulan itu pula berlaku. Tidak boleh ada selisih waktu," kata Agung, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/3/2012).

Tak hanya itu, pemerintah juga merencanakan beberapa bantuan lagi, termasuk peningkatan penyaluran raskin, peningkatan subsidi terhadap siswa miskin, serta subsidi yang berkaitan dengan pengelolaan angkutan umum dan angkutan desa. "Subsidi pendidikan hingga perguruan tinggi, bukan lagi SMA," kata Agung.