Greenpeace: Keselamatan Nuklir Cuma Fantasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang satu tahun peringatan bencana nuklir Fukushima, Greenpeace kembali mengingatkan akan bahaya pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, mengungkapkan bahwa tragedi Fukushima di mana ribuan orang mengalami kerugian akibat bencana nuklir bisa menjadi pelajaran.

"Tragedi Fukushima dan Chernobyl sebelumnya membuktikan bahwa keamanan nuklir hanya fantasi," ungkap Arif dalam konferensi pers yang diadakan pada Kamis (8/3/2012) di Jakarta.

Dalam laporan Greenpeace terbaru bertajuk "Pelajaran dari Fukushima", Greenpeace memaparkan tiga fakta penting seputar bencana nuklir Fukushima.

David Boilley, ahli Fisika Nuklir dari laboratorium radiasi independen Perancis (ACRO), dalam laporan itu menyatakan bahwa Jepang gagal dalam perencanaan evakuasi bencana nuklir.  

Bukti hal itu adalah tak jelasnya zona aman. Pemerintah Jepang sebelumnya meminta masyarakat dalam radius 20-30 km mengungsi, tetapi akhirnya memperpanjang hingga 50 km sebelum akhirnya berubah lagi.

David McNeill dari The Chronicle of Higher Education dan wartawan The Independent dan The Irish Times mengatakan bahwa Jepang gagal memberikan ganti rugi yang cukup bagi korban bencana untuk membangun kehidupan.

Sementara itu, Arnie Gunderson dari Fairewinds Associates mengungkapkan bahwa bencana nuklir Jepang bukan hanya disebabkan alam, melainkan juga kegagalan kelembagaan.

Menurut Greenpeace, bencana Fukushima adalah akhir dari paradigma keselamatan nuklir. Tenaga nuklir memiliki risiko yang melekat dan tidak bisa ditebak.

Atas dasar bencana nuklir di Fukushima, Arif menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu memiliki PLTN. Apalagi, negara-negara seperti Jerman dan Swiss sudah berkomitmen meninggalkan nuklir.

"Jepang saja terbukti gagal. Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi di Indonesia. Kita punya sistem peringatan dini, kita belum siap. Jepang terkenal disiplin, kita ceroboh," jelas Arif.

"Pemanfaatan energi terbarukan secara besar-besaran yang dikomuninasikan dengan penghematan di segala lini, adalah satu-satunya solusi," tambah Arif.

Sementara itu, mantan Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf menegaskan bahwa upaya sosialisasi keselamatan nuklir harus dihentikan. Dana sebesar Rp 450 miliar yang dianggarkan harus dialihkan untuk mengembangkan energi terbarukan.

Ia menegaskan, jika PLTN memang akan dikembangkan, pemerintah harus mengadakan referendum nasional untuk mendapatkan persetujuan rakyat sebab bencana nuklir tak hanya berdampak pada masyarakat lokal, tetapi juga nasional.