Anas: Saya Tak Korupsi
Jakarta, Kompas -
”KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebetulnya tak perlu repot mengurus Hambalang. Hal itu, kan, asalnya dari ocehan yang tak jelas. Dari karangan tak jelas. Ngapain repot-repot,” papar Anas di Jakarta, Jumat (9/3).
Dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga di Hambalang mencuat ke publik setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menceritakan dugaan keterlibatan Anas dalam proyek itu. Bahkan, Nazaruddin menyebutkan, hasil korupsi proyek itu digunakan Anas untuk biaya pemenangannya dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010.
Anas kembali menolak tudingan ia terlibat korupsi dalam proyek di Hambalang itu. ”Yakinlah, Rp 1 (serupiah) saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas (Monumen Nasional di Jakarta),” katanya.
Sebelumnya, Kamis lalu, Wakil Ketua KPK M Busyro Muqoddas mengungkapkan, komisi itu masih menyelidiki dan mendalami kasus korupsi di Hambalang. Jika menemukan ada dugaan korupsi, KPK akan mengembangkannya, dan pada saatnya juga akan diumumkan kepada publik.
Hotman Paris Hutapea, pengacara Nazaruddin, menjelaskan, keterangan kliennya terkait kasus korupsi proyek di Hambalang sudah disampaikan kepada KPK. Bahkan, kesaksian itu sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
”Tinggal KPK menindaklanjuti keterangan Nazaruddin. Jangan sampai seperti dugaan keterlibatan Angelina Sondakh yang terlambat ditindaklanjuti sehingga barang buktinya banyak yang sudah hilang,” katanya.
Dalam kasus suap proyek wisma atlet SEA Games di Palembang, yang menjerat Nazaruddin, Anas juga menolak tudingan dia terlibat dalam intimidasi terhadap Mindo Rosalina Manulang. Mindo menjadi salah satu saksi kunci kasus itu. Ia adalah mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri, salah satu anak perusahaan Grup Permai.
”Saya tak punya status hukum apa-apa dalam kasus wisma atlet. Tidak ada relevansinya saya dikaitkan-kaitkan seperti itu. Itu tidak masuk akal,” kata Anas.
Dari Manado, Sulawesi Utara, Jumat, dilaporkan, mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Minahasa Tenggara Diana Maringka (48) menolak bersaksi dalam persidangan kasus korupsi proyek wisma atlet untuk tersangka Nazaruddin. Diana mengatakan tidak memiliki waktu untuk pergi ke Jakarta karena sibuk dengan usahanya.
Diana mengatakan hal itu di Manado, menyusul adanya permintaan dari Elza Syarif, penasihat hukum Nazaruddin, melalui telepon. ”Saya keberatan hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta karena pengakuan saya tidak terkait dengan kasus Nazaruddin,” ungkapnya. Diana diminta tampil pada sidang kasus wisma atlet, Senin pekan depan, sebagai saksi meringankan bagi Nazaruddin.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulut Marten Manoppo mengatakan, partainya tak memiliki hubungan dengan pernyataan Diana Maringka soal dugaan politik uang (money politics) dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. ”Tidak ada korelasi kami dengan Diana. Mau ngomong apa juga Diana bisa,” katanya.
Diana mengatakan, ia menarik batas antara pengakuan adanya politik uang yang disampaikannya kepada Dewan Pengawas Partai Demokrat dan proses peradilan Nazaruddin. Meski pengakuannya memiliki korelasi dengan pernyataan Nazaruddin soal bagi-bagi uang di Kongres Partai Demokrat di Bandung, Diana mengatakan tidak memiliki hubungan dengan Nazaruddin.
”Pengakuan saya bukan untuk urusan hukum Nazaruddin sehingga saya menolak. Saya juga masih banyak urusan usaha di Manado,” katanya.
Diana menyebut setelah pengakuan di Dewan Pengawas Partai Demokrat, ia menolak panggilan sejumlah orang yang mengatasnamakan Partai Demokrat, termasuk panggilan DPD Partai Demokrat Sulut untuk klarifikasi.
