Demokrat Bantah Manfaatkan BLT

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat membantah bahwa kompensasi berupa uang tunai bagi masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi digunakan sebagai alat untuk menarik dukungan publik.

"Enggak ada. Demokrat tak pernah memanfaatkan BLT," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis ( 15/3/2012 ).

Saan mengatakan, rakyat miskin memerlukan bantuan langsung yang dapat meringankan beban ketika harga BBM naik. Bantuan itu di antaranya berupa bantuan langsung tunai, beras miskin, dan lainnya.

Dengan demikian, kata Saan, Fraksi Demokrat di DPR akan mendukung program BLT yang kini bernama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) nantinya.

"Demokrat tetap inginkan dilakukan karena salah satu alternatif meringankan beban rakyat," kata Saan.

Pemerintah akan menganggarkan total Rp 25,6 triliun untuk 18,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) dalam program BLSM. Setiap RTS akan menerima Rp 150.000 per bulan selama sembilan bulan. Dana itu akan dikucurkan setiap tiga bulan.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyakini, pembahasan program BLSM akan alot di DPR jika melihat pengalaman BLT tahun 2008 yang menguntungkan partai penguasa. Dia juga menyakini fraksi partai koalisi akan berpikir panjang menyetujui program itu.

"Ini akan menjadi persoalan kalau ada dana Rp 25 triliun dalam bentuk BLT dan ada kelompok tertentu yang diuntungkan," kata politisi PDI Perjuangan itu.