Harga BBM Tidak Naik, Defisit APBN Melonjak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, jika pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maka anggaran negara bisa defisit hingga lebih dari tiga persen.

"Jika dibiarkan begitu saja kenaikan harganya dan terjadi selisih harga yang makin besar antara harga keekonomian dengan tarif yang ditentukan pemerintah maka subsidi makin besar dan berpotensi melewati defisit tiga persen. Tiga persen adalah batas yang ditentukan dalam UU Keuangan Negara," ujar Bambang, di DPR, Jakarta, Kamis (15/3/2012).

Bambang mengatakan, asumsi defisit anggaran adalah sebesar 1,5 persen pada APBN 2012. Jika defisit anggaran naik menjadi lebih dari tiga persen maka artinya ada potensi kenaikan subsidi baik BBM dan listrik di atas Rp 100 triliun.

Kenaikan subsidi ini, terang dia, karena harga minyak mentah internasional yang melonjak. Pemicunya adalah ketegangan antara negara-negara Barat dengan Iran terkait proyek nuklirnya. "Itu membuat spekulasi menjadi macam-macam dan harga di pasar internasional menjadi naik. Dan harga di pasar internasional kan menjadi benchmark penjualan minyak ke Indonesia dan negara lain," papar Bambang.

Oleh sebab itu, mau tidak mau pemerintah harus menyesuaikan harga BBM bersubsidi untuk mengantisipasi lonjakan beban subsidi BBM. "Potensi kenaikan subsidinya dan itu bisa melampaui defisit tiga persen. Dan ini yang mau kita drive di kebijakan BBM subsidi," tambah Bambang.